Bandung, Nawacita.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat resmi melakukan kerjasama dengan Lima kementerian untuk beberapa program pembangunan desa dan kelurahan.
Lima kementerian tersebut di antaranya adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Keluarga Berencana dan Kependudukan serta Kementerian Lingkungan Hidup.
Kerjasama tersebut resmi terjalin dengan ditandatanganinya Deklarasi Jabar Istimewa oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bersama perwakilan dari lima kementerian dan 27 kepala daerah di Jawa Barat.
Penandatanganan tersebut dilakukan usai Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Bale Asri Pusdai Bandung Jawa Barat.
“Ya, acara hari ini atas kerjasama Gubernur Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Barat dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, kemudian Menteri Keluarga Berencana dan Kependudukan serta Menteri Lingkungan Hidup,” terang Dedi kepada awak media, Senin (28/4/2025).
“Kita membuat komitmen-komitmen melakukan percepatan-percepatan terhadap apa yang menjadi kebutuhan publik di Jawa Barat,” tambahnya.
Dalam hal ini, Dedi berencana akan memberikan reward bagi setiap desa yang berhasil melakukannya pengelolaan dan penataan dengan baik. Sebaliknya, ia akan memberikan sanksi kepada desa yang tidak berhasil mengelola dan menata desanya dengan baik. Hal itu dilakukan agar memicu seluruh perangkat desa untuk berlomba-lomba mengelola dan menata desanya menjadi desa yang terbaik di Jawa Barat.
“Kalau saya sih ada reward punishmentnya ya. Desa yang melakukan pengelolaan baik hadiahnya seperti apa? Kalau tadi sudah jelas, desa terbaik di Jawa Barat 10 miliar dalam bentuk anggaran pembangunan. Tetapi kita juga akan kasih punishment desa yang sangat buruk, kepala desanya males, pemerintahnya tidak berjalan, tidak peduli terhadap apa yang menjadi kebutuhan pembangunan rakyat, masyarakatnya tidak terurus. Ini akan menjadi fokus kita juga,” jelas Dedi.
Beberapa program pembangunan desa yang dikerjasamakan diantaranya adalah penanganan sampah, pembangunan infrastruktur, keluarga berencana, kesehatan masyarakat, pencegahan stunting, kematian ibu hamil.
Baca Juga: Dukung Pembangunan Desa Berbasis Data, Ketua DPD RI Berharap Pemerintah Lakukan Bimbingan Teknis
“Satu, memenuhi kebutuhan publik terhadap penanganan sampah yang hari ini sudah darurat. Kedua, pembangunan desa menjadi titik sentral utama di Jawa Barat yang pembangunan itu didalamnya ada infrastruktur, keluarga berencana, peningkatan kesehatan masyarakat, kemudian penanganan stunting, pencegahan kematian ibu hamil meninggal, pencegahan ibu meninggal karena melahirkan, pencegahan anak balita meninggal karena sedang dilahirkan tuh bahasa umumnya seperti itu,” terang Dedi.
Selain itu, program di sektor ketahanan pangan, ekonomi dan koperasi desa serta sekolah rakyat juga ikut dikerjasamakan dengan Lima kementerian.
“Dan kemudian peningkatan ketahanan pangan, koperasi desa, kemudian sekolah rakyat, itu menjadi sesuatu yang hari ini akan menjadi terintegrasi antara pemerintah pusat sampai pada tingkat RT,” imbuhnya.
Disinggung terkait pendanaan program tersebut. Dedi menuturkan bahwa Pemprov Jawa Barat akan memberikan bantuan kepada setiap desa. Selain itu program ini juga akan didukung oleh dana desa yang bersumber dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
“Ya nanti ada kalau provinsi kan ada bantuan provinsi nih, kita lagi membuat rumusannya. Kemudian kalau bantuan dari pemerintah pusat lewat dana desa nih Pak Menteri nanti harus ada,” paparnya.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengungkapkan bahwa dirinya sangat mengapresiasi program yang dijalankan oleh Dedi Mulyadi. Ia setuju bekerjasama dengan Pemprov Jabar untuk membangun daerah dari tingkat desa. Menurutnya dengan adanya program ini, Provinsi Jawa Barat bisa menjadi contoh bagi provinsi lainnya terkait pembangunan desa.
“Jadi kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur beserta seluruh jajaran sampai ke tingkat desa. Kami setuju bangun desa, bangun Indonesia itu kalau bisa Jawa Barat menjadi contoh, karena tadi memang semua pusat itu ada di desa. Stunting, kemiskinan, kemudian program-program yang lain, maka kita sudah melakukan kolaborasi dengan 38 kementerian dan lembaga,” ungkap Yandri.
Ia menilai, pembangunan desa akan cepat terealisasi jika seluruh jajaran pemerintah dari mulai tingkat provinsi hingga tingkat desa merespon baik program yang telah dicanangkan.
“Nah, tentu akan ini cepat terlaksana kalau pemerintah daerahnya, apa Gubernurnya, Bupatinya, Wali Kota sampai ke tingkat desa merespon program pusat itu bisa direalisasikan di tingkat desa. Nah oleh karena itu kami berharap program-program yang ada di pusat itu bisa diimplementasikan dengan kolaborasi dengan pemerintah Jawa Barat sampai ke level tingkat desa,” pungkasnya.
Reporter : Niko
