Pansus LKPJ Gubernur, 40 Persen Indikator Tak Bisa Diukur, 13 Target Tak Tercapai

Surabaya, Nawacita – Dari 166 target Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 dan Perubahan RKPD 2025, hanya 86 indikator atau 52 persen yang berhasil tercapai. Sisanya, 13 indikator atau 8 persen tidak tercapai, dan yang memprihatinkan, 67 indikator atau 40 persen tidak dapat diukur karena data tidak tersedia dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025.

Hal ini terungkap dalam pembahasan Pansus DPRD Jawa Timur yang bertugas mengkaji LKPJ Gubernur Jatim untuk tahun anggaran 2025. Juru Bicara Pansus, Adam Rusydi, memaparkan sejumlah catatan kritis terkait capaian pembangunan di provinsi ini.

“Ada 40 persen indikator yang tidak bisa kita ukur karena datanya tidak tersedia. Ini persoalan serius. Bagaimana kita mau menilai keberhasilan pembangunan kalau datanya saja tidak ada?,” ujar Adam Rusydi kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Adam merinci sejumlah indikator yang gagal mencapai target. Di bidang lingkungan hidup, target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang ditetapkan sebesar 5,25 persen hanya terealisasi 0,66 persen atau baru 13 persen dari target. Di sektor kesehatan, angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis mencapai 88,17 persen dari target 89 persen, sementara cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis hanya 76,81 persen dari target 82 persen. Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) juga hanya terealisasi 30,65 persen dari target 36 persen.

Baca Juga: Pansus BUMD Dorong Peningkatan Profit Ditengah Efisiensi Anggaran

Bidang pendidikan juga mencatatkan sejumlah target yang tidak tercapai. Harapan Lama Sekolah tercatat 13,44 tahun dari target 13,54 tahun. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi Membaca hanya 72,63 persen dari target 73,68 persen. Lebih jauh lagi, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi Membaca hanya 49,89 persen dari target 59,94 persen, sementara untuk Numerasi hanya 46,31 persen dari target 54,92 persen.

Di bidang ketenagakerjaan, cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi hanya mencapai 31,04 persen dari target 32,79 persen. Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi tercatat 9,12 persen dari target 9,64 persen. Yang paling mencolok, persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahliannya hanya terealisasi 42,66 persen, jauh di bawah target 67,77 persen.

Selain itu, tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (white collar) hanya mencapai 0,1361 dari target 0,415. Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah juga tercatat 90,82 dari target 91.

Adam menyoroti beberapa indikasi yang dinilainya memprihatinkan, terutama rendahnya realisasi penurunan emisi gas rumah kaca serta kesenjangan tajam pada indikator pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahliannya.

Baca Juga: KEK Tembakau Madura Diusulkan, Nurul Huda Minta Petani Jadi Prioritas

“Ini pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kesenjangan antara target dan realisasi sangat jauh di beberapa sektor, terutama pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup,” tegas Adam.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKD tahun 2025 tersebut akan menjadi fokus pembahasan Pansus bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim. Pembahasan akan menyoroti kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran dalam mewujudkan tema RKPD tahun 2025.

“Kami akan memanggil OPD terkait untuk meminta klarifikasi. Mengapa target tidak tercapai? Apakah karena masalah perencanaan, pelaksanaan, atau anggaran? Dan yang tidak kalah penting, mengapa 40 persen data tidak tersedia? Ini menyangkut akuntabilitas dan transparansi,” pungkas Adam.

Pansus DPRD Jatim dijadwalkan akan menyelesaikan pembahasan LKPJ Gubernur dalam waktu satu bulan.