Menteri PKP Tanggapi Tiga Aset KAI di Tanah Abang yang Dikuasai Swasta

Jakarta, Nawacita | Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, pemerintah berkomitmen mewujudkan program tiga juta rumah bagi warga. Salah satu cara untuk merealisasikan program itu adalah dengan memanfaatkan aset-aset milik BUMN.

“Di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, kita bekerja secepat-cepatnya dan seberani-beraninya,” ujar Maruarar saat meninjau lokasi pembangunan hunian rakyat di lahan aset PT KAI di Stasiun Kota, Jakarta Barat, Minggu (5/4/2026).

Maruarar mencontohkan, adanya aset lahan PT KAI di dekat Stasiun Tanah Abang yang bisa digunakan untuk pembangunan unit rumah susun (rusun). Dia menyebut, aset tersebut belum dapat dioptimalkan oleh negara lantaran dikuasai pihak ketiga.

“Tadi dapat info dari Dirut KAI dan Pak Dony (Kepala BP BUMN), ada lahan KAI yang sudah berkekuatan hukum tetap tapi dikuasai pihak ketiga di di Tanah Abang, ada tiga lokasi. Habis ini kita mau ke sana,” ucap Maruarar.

Baca Juga: Menteri PKP dan Gubernur Jabar Bahas Strategi Bedah Rumah dan Rusun Subsidi

Menurut dia, negara harus hadir dalam memanfaatkan aset BUMN untuk kepentingan rakyat. Maruarar mengatakan, tiga aset lahan tersebut telah terbukti sah milik negara. sehingga pemerintah bisa memanfaatkannya untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan bawah.

“Saya tegaskan negara tidak boleh kalah terhadap siapa pun, apalagi sudah punya kekuatan hukum yang tetap, apalagi ini digunakan untuk kepentingan rakyat, negara tidak boleh kalah terhadap siapa pun,” kata Maruarar.

Dia pun meminta KAI dan BP BUMN tidak takut dalam mengoptimalkan aset tersebut untuk kepentingan rakyat. Maruarar menilai, keseriusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pejabat publik dan direksi BUMN.

“Kalau enggak punya nyali berhenti aja jadi pengurus negara. Kita harus punya nyali mengurus negara ini dengan baik, aset-aset negara itu digunakan untuk kepentingan negara untuk rakyat, utamanya rakyat kecil, jangan dikuasai pihak lain,” kata Ara.

Maruarar melanjutkan, Kementerian PKP terus menggenjot aset lahan BUMN untuk penyediaan hunian. Dia menjelaskan, pihak swasta bisa memanfaatkan aset-aset lahan BUMN untuk dibangun hunian vertikal.

Baca Juga: Tinjau Program CSR di Bandung, Menteri PKP Ungkap Gentengnisasi Jadi Arah Renovasi Rumah

“Kita sedang survei, kita siapkan aturan, soal rumah susun subsidi, dan juga kita menyiapkan bagaimana skema rumah susun yang dibangun dari pembiayaan CSR. Tanahnya tetap milik negara, kemudian yang bangun swasta, kemudian dibalikin kepada negara,” ujarnya didampingi Kepala BP BUMN Dony Oskaria dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.

Ara, panggilan akrabnya, mencontohkan keterlibatan Astra International yang berkomitmen membangun rusun di lahan BUMN. Dia mengatakan, Astra International siap membangun 1.000 unit dengan ukuran 35 meter persegi.

“Hari ini ada kepastian, ada 1.000 rusun yang dibangun oleh Astra dan itu akan di tanah Kereta Api (KAI),” ucap Ara.

Dia menyampaikan, hunian Astra ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) di perkotaan. Ara mengatakan, kunjungan kerja itu merupakan komitmen menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo.

“Kita bekerja dengan cepat buat rakyat, kita datang hari ini dan langsung sudah ada yang menyiapkan lahan, ada Kepala BP BUMN, sudah ada yang memberikan CSR untuk siap membangun,” kata Ara. rpblk