Johari Mustawan Soroti Anggaran Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Rakyat di APBD Surabaya 2026

Surabaya, Nawacita.co  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026, Kamis (6/11/2025).

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Surabaya ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Johari Mustawan, menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap rancangan APBD 2026, terutama terkait sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga : Johari Mustawan Serap Aspirasi Warga Tambak Mayor Terkait SPMB, BPJS, dan Sarana Anak

Johari menyoroti alokasi anggaran pendidikan yang secara total mencapai 22,26 persen dari APBD, namun hanya 17,16 persen yang langsung dikelola oleh Dinas Pendidikan. Sisanya, sebesar 5,1 persen tersebar di berbagai instansi lain, antara lain Dinas lain (1,67%), Sekretariat Daerah (0,62%), dan 31 kecamatan (2,81%).

“Serapan anggaran Dinas Pendidikan harus optimal,” tegas Johari.

“Selain itu, distribusi anggaran pendidikan yang dikelola di luar Dinas Pendidikan perlu diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan sesuai fungsi pendidikan.”

Pada sektor kesehatan, anggota dewan yang akrab disapa Bang Jo ini menyoroti anggaran yang hanya sebesar 11,89 persen atau senilai Rp1,513 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut harus mampu menjamin pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk pemenuhan program Universal Health Coverage (UHC), layanan di 63 puskesmas dan 153 puskesmas pembantu, serta kerja sama dengan lebih dari 60 rumah sakit di Surabaya, khususnya tiga RSUD milik Pemkot.

Baca Juga : Balita Terseret Arus di Wiyung Ditemukan Tak Bernyawa, Johari Mustawan Desak Pemkot Tutup Saluran Air Berbahaya

“Anggaran ini harus benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Surabaya,” ujar Bang Jo.

Ia juga mengingatkan perlunya pemerataan tenaga medis di seluruh wilayah kota. Berdasarkan catatan Fraksi PKS, Surabaya masih kekurangan sekitar 50 tenaga dokter dan 80 tenaga perawat di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Pemerataan tenaga medis sangat penting agar layanan kesehatan bisa diakses seluruh warga dengan cepat dan memuaskan,” tambahnya.

Di bagian akhir penyampaiannya, Johari menyoroti isu pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Menurutnya, APBD 2026 harus mampu meningkatkan taraf hidup 23.752 keluarga miskin (64.705 jiwa) dan 88.545 keluarga pramiskin (285.703 jiwa) yang masih tercatat di Surabaya.

“APBD 2026 diharapkan dapat mengentaskan seluruh keluarga miskin di Kota Surabaya. Tahun lalu kita berhasil menghapus angka penduduk miskin ekstrem, dan capaian itu harus dilanjutkan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penanganan masalah Angka Pengangguran Terbuka (APT) yang masih berada di kisaran 4,50–4,91 persen, di tengah bertambahnya sekitar 19 ribu lulusan tenaga kerja baru setiap tahun.

“Upaya pengentasan pengangguran harus bersinergi dengan program pemerintah pusat dan provinsi, seperti magang, pelatihan kerja, serta pendampingan usaha dan permodalan. Dengan sinergi, hasilnya akan lebih efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih,” tutup Bang Jo.