Arif Fathoni Harap Program Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan, Tata Kelola Harus Disempurnakan

Surabaya, Nawacita – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Golkar, Arif Fathoni, menegaskan pentingnya keberlanjutan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) meski belakangan ramai kritik terkait kasus keracunan makanan di berbagai daerah. Menurutnya, program ini merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, sehingga jangan sampai terhenti hanya karena polemik yang berkembang.

Hal ini disampaikan Toni—sapaan akrabnya—menanggapi laporan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang mencatat sebanyak 4.000 siswa mengalami keracunan makanan akibat program MBG dalam delapan bulan terakhir. Indef bahkan merekomendasikan penghentian sementara program untuk evaluasi menyeluruh.

“Saya rasa program MBG sangat bagus untuk menghapus disparitas pemenuhan gizi anak bangsa. Karena program baru, wajar jika perlu dilakukan penyempurnaan yang berkesinambungan,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).

Baca Juga : Wali Kota Surabaya Tanggapi Kritik Fraksi Soal APBD 2024 dalam Rapat Paripurna

Menurut Toni, kritik yang disampaikan Indef patut dijadikan masukan. Namun, ia menolak jika program harus dihentikan.

“Yang perlu disempurnakan adalah tata kelolanya. Mulai dari higienitas makanan, distribusi, hingga evaluasi pemerataan agar program tepat sasaran,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberadaan program MBG sangat membantu orang tua, terutama mereka yang sibuk bekerja. Dengan adanya makan siang gratis di sekolah, orang tua tidak perlu lagi khawatir tentang pemenuhan gizi anak saat belajar.

Terkait wacana asuransi penerima manfaat, Toni menilai hal itu justru bisa membebani keuangan negara. Ia lebih mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Baca Juga : Wali Kota Farhan Tanggapi Kasus Keracunan MBG di SMPN 35 Kota Bandung

Selain aspek gizi, Toni berharap program MBG bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM serta kantin sekolah. Namun ia mengingatkan adanya kendala di lapangan, terutama kebutuhan dapur umum dengan luasan minimal 200 meter persegi yang sulit dipenuhi UMKM karena harga sewa tanah di Surabaya relatif tinggi.

Disinggung soal kasus keracunan di Jawa Timur, Toni menyebut hingga kini di Surabaya belum ada laporan siswa yang terdampak. Menurutnya, hal itu tak lepas dari peran aktif Dinas Ketahanan Pangan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang menjaga kualitas bahan pangan sejak awal distribusi.

“Alhamdulillah, di Surabaya sampai hari ini tidak ada kasus seperti daerah lain. Mudah-mudahan tetap terjaga dengan dukungan OPD terkait,” katanya.

Lebih lanjut, Toni menegaskan bahwa pendanaan program MBG sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa menggunakan APBD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.