DPRD Surabaya Bahas Raperda Hunian Layak, Dorong Keterlibatan Swasta

Surabaya, Nawacita –  Komisi A DPRD Kota Surabaya menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hunian Layak. Rapat yang dipimpin Ketua Pansus, Muhammad Saifuddin, ini menghadirkan berbagai pihak, termasuk asosiasi pengembang seperti REI Jatim dan Apersi, Kamis, (10/07)

Menurut Saifuddin, rapat ini merupakan tindak lanjut setelah kunjungan kerja ke Jakarta dan Kabupaten Kendal. DPRD ingin menampung masukan dari para pengembang swasta agar mereka dapat berkontribusi dalam penyediaan hunian layak di Surabaya.

“Karena dalam RPJMD 2024-2029 tidak ada alokasi APBD untuk pembangunan Rusunawa, maka peran swasta sangat dibutuhkan,” ujar Saifuddin.

Baca Juga :  Pansus LKPJ Gubernur Dorong Perbaikan Kinerja OPD di Tahun 2025

Para pengembang menyambut baik keterlibatan tersebut, namun menegaskan pentingnya regulasi yang jelas agar investasi mereka aman dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Saifuddin menekankan bahwa profit tetap menjadi pertimbangan pengembang, namun harus sejalan dengan kemampuan masyarakat agar hunian tetap terjangkau.

“Pengembang swasta tentu bicara keuntungan, tapi harus ada keseimbangan agar tidak memberatkan masyarakat. Inilah yang kami rumuskan bersama agar ada skema yang adil,” jelasnya.

Ia menambahkan, kejelasan regulasi melalui Perda akan menjadi payung hukum bagi semua pihak, sehingga kerja sama dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

“Pihak swasta butuh kepastian hukum, kami ingin pastikan tidak ada persoalan di kemudian hari,” tegas Saifuddin.

Baca Juga : DPRD Surabaya Setujui Pembahasan Raperda di Tingkat Pansus

Ia berharap Raperda tentang Hunian Layak ini nantinya benar-benar bermanfaat, tidak hanya sebagai aturan di atas kertas, tetapi juga bisa dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat