Menteri Ara Ungkap Alasan Dibalik Pengecilan Ukuran Rumah Subsidi
Bandung, Nawacita – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP, Maruarar Sirait mengungkap alasan dibalik pengecilan ukuran rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ukuran rumah subsidi dari Kementerian PKP sendiri mengecil dari semula berukuran 21 hingga 36 meter persegi menjadi 18 hingga 36 meter persegi.
Menteri yang akrab dipanggil dengan sebutan Ara itu mengungkapkan bahwa alasan dibalik pengecilan rumah subsidi sendiri berawal dari permasalahan harga tanah yang cukup mahal. Mengingat pembuatan rumah subsidi banyak didominasi di perkotaan. Sehingga akhirnya ukuran rumah subsidi diperkecil sebagai solusi dari mahalnya harga tanah.
Menurut Ara, ukuran yang mengecil bukanlah suatu permasalahan. Ia menyebut bahwa hal itu bukanlah suatu permasalahan, melainkan sebuah solusi. Terlebih, rencananya rumah subsidi bakal dibangun dua lantai atau bertingkat.
“Bisa buat tingkat gak? Bisa. Supaya tanahnya gak mahal. Masa kita kalah dari masalah kalau tanahnya mahal selama ini rumah subsidi ada tingkat gak? Nggak ada, jadi kita mau kalah dari masalah? Nggak ya kan?,” ungkap Ara saat dikonfirmasi di Bandung, Senin (2/6/2025) malam.
Baca Juga: Pengelolaan Belanja Hibah Masuk Catatan BPK, Pemprov Jabar Bakal Lakukan Evaluasi
Apalagi, sambung Ara, penerima rumah subsidi didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di perkotaan. Sehingga dengan ukuran rumah yang kecil akan membuat harga tanah yang dipakai cukup murah dan bisa memudahkan penerima rumah subsidi dari segi harga cicilan.
“Sekarang rumah subsidi tanahnya minimal 60 meter, rata-rata bangunannya berapa? 30 ya 30 meter. Paling banyak yang penerima rumah subsidi apa pak? buruh kan? buruh kebanyakkan yang single atau yang double?,” sambung dia.
“Rumah subsidi itu di Bandung, Kota Bandung, di Kota Jakarta ada nggak? Kenapa gak bisa? ya karena mahal. Kita kalo mau menghindari kemacetan rumahnya itu sebaiknya di dekat tempat pekerjaan atau tidak?,” tandas dia.
Selain itu, Ara mengatakan bahwa pihaknya menargetkan agar mayoritas rumah subsidi dibangun di kawasan perkotaan. Mengingat harga tanah yang mahal serta jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang dirasa masih tinggi.
“Kalau menurut saya, mayoritas harusnya di dalam kota, mayoritas ya. Kenapa? Harga di kota mahal, ya kan? Nah, bagaimana mensiasatinyab? Tanahnya di kecilin, desainnya di kecilin, dibagusin. Bikin juga yang satu kamar, bikin juga yang dua kamar. Kan begitu? Kita jangan kalah dong dari masalah,” kata Ara.
Baca Juga: Sekda Jabar Beberkan Teknis Penerapan Jam Malam Bagi Seluruh Siswa di Jawa Barat
Lebih lanjut, ia juga yakin dan optimis bahwa program rumah subsidi yang dicanangkan Kementerian PKP ini akan sukses meski menuai pro dan kontra akibat isu pengecilan ukuran rumah yang kini tengah mencuat dan menjadi pertanyaan publik.
“Nanti kita liat deh. Kan program ini biasa lah, ada pro kontra, kita lihat aja programnya sukses apa enggak? Kalau saya yakin sukses,” sambung dia.
Disinggung terkait permasalahan lainnya seperti kendala penerima rumah subsidi seperti tidak memiliki uang muka atau DP serta Slick OJK, Ara menerangkan bahwa pihaknya saat ini masih membahas hal tersebut dengan pihak OJK.
“Kita sudah dua kali ketemu OJK untuk mencapai itu. Ini mau yang ketiga kali lagi. Nanti malam saya ketemu dengan teman-teman Pengembang. Jadi kita akan silaturahmi dengan OJK,” pungkas dia.
Reporter: Niko
