Dukung Program Vasektomi sebagai Syarat Bansos, Farhan: Bentuk Kesetaraan Yang Harus Diperjuangkan Para Pria
BANDUNG, Nawacita – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan dukungan dirinya terhadap wacana program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menjadikan KB Vasektomi dengan Metode Operasi Pria (MOP) sebagai syarat mendapat bantuan sosial dan beasiswa bagi masyarakat.
Menurutnya, program ini bukanlah program baru yang dicanangkan pemerintah. Hanya saja, istilah yang dipakai atau disosialisasikan berbeda dengan istilah terdahulu.
“Program ini sebetulnya bukan program baru, cuma istilahnya saja yang baru. Sejak tahun 70-an, program subsidi keluarga berencana sudah menyarankan penggunaan kontrasepsi bagi keluarga yang ingin menerima manfaat,” ujar Farhan saat ditemui di Bandung, Senin (12/5/2025).
Ia menilai wacana program tersebut merupakan langkah positif sebagai bentuk kesetaraan dalam tanggung jawab pengendalian kelahiran, yang selama ini lebih banyak dibebankan pada perempuan.
Baca Juga: Wali Kota Farhan Tanggapi Kasus Keracunan MBG di SMPN 35 Kota Bandung
“Ini adalah bentuk kesetaraan yang harus diperjuangkan oleh para pria. Jangan hanya ibu-ibu atau para istri yang menanggungnya,” ungkap Farhan.
Terkait pelaksanaan teknis program, Farhan menjelaskan bahwa sebagian besar kewenangan berada di tingkat provinsi, termasuk pelayanan kontrasepsi di puskesmas. Pemkot Bandung sendiri sudah bersepakat untuk mengintegrasikan layanan melalui satu pintu.
Meski demikian, Farhan mengakui, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur vasektomi. Ia pun mengaku masih mempelajari lebih dalam tentang teknologi dan efek jangka panjang dari prosedur tersebut.
“Banyak yang belum tahu, termasuk saya. Tapi sebelum saya memberikan reaksi negatif, izinkan saya mempelajari lebih dahulu. Setahu saya, vasektomi masih bisa dikembalikan, berbeda dengan tubektomi yang sifatnya permanen,” imbuh dia.
Farhan menegaskan dukungan penuh terhadap segala bentuk upaya pengendalian penduduk yang dicanangkan pemerintah provinsi Jawa Barat.
“Tapi pada dasarnya kami mendukung semua program untuk pengendalian penduduk di Jawa Barat,” tandas dia.
(Niko)
