Jakarta, Nawacita – Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Tarigan menilai ada kepentingan politik dibalik ketidaksinkronan data Covid-19 antara pusat dengan daerah.
Menurutnya, persoalan ini membuat Presiden Joko Widodo bertanya-tanya dan heran mengapa hal sepenting itu bisa terjadi.
“Presiden sendiri nanya kok bisa data nasional itu bermasalah, harusnya kan dari kabupaten, dari provinsi itu bisa nyambung. Tetapi ada dimensi politik di tingkat lokal,” kata Abetnego dalam diskusi virtual bersama LaporCovid-19, Rabu (18/8/2021).
Ia menjelaskan, terdapat pemerintah daerah (pemda) yang kerap kali menyicil data untuk kepentingan politik agar citra atau image daerahnya terlihat bagus dalam penanganan Covid-19.
“Akhirnya kita itu kurvanya rata terus, lama tuh. Orang yang sudah mati dari bulan mei, baru dimasukkin sekarang. nah dalam konteks ini justru kita perlu membenahi membedah di dalam situasi kita yang secara riil di indonesia ini seperti apa,” jelasnya.
Selain itu, Abet juga mengakui bahwa ternyata tidak semua perintah atau instruksi dari Presiden Jokowi atau pemerintah pusat, langsung dilakukan oleh pemda. Dalam prosesnya, tidak semulus seperti yang dipikirkan.
“Jadi jangan dibayangkan di pemerintahan seolah olah, kita bilang A maka sampai ke bawah A, karena kapasitas dan dimensi politik yang beragam,” imbuhnya.
Penulis: Alma Fikhasari
 Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Tarigan menilai ada kepentingan politik){kind=link}