“Camelia Habiba selaku anggota dewan Fraksi PKB”
Surabaya, Nawacita – Belum digunakannya dana APBD untuk keperluan Jaring Pengaman Sosial (JPS) menjadi sorotan dewan. Salah satu anggota Dewan Fraksi PKB Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) segera mendistribusikan JPS. Pasalnya dana yang dianggarkan cukup besar, yakni 160 miliar rupiah.
Camelia Habiba selaku anggota dewan Fraksi PKB tersebut mendorong Pemkot segera mendistribusikan JPS.
“Kami (Fraksi PKB, red) mendorong Pemkot segera untuk segera mencairkan bantuan (JPS, red) yang bersumber dari APBD 160 miliar,” ucapnya di ruang Komisi A pada Rabu 13 Mei 2020.
Wanita yang akrab disapa Habiba ini menagih janji Pemkot. Selain itu juga menegaskan dan mengingatkan komitmen Pemkot yang akan mendistribusikan JPS pada akhir bulan April dan pertengahan Mei.
“Saya menagih ucapan Pemkot untuk segera mengakhiri polemik bantuan yang menjadi keresahan ditengah masyarakat sehingga RT RW tidak menjadi korban adanya kekacuan ini,” tegasnya.
Bendahara Fraksi PKB itu juga menyebutkan, bantuan yang disalurkan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dianggap masih kurang. Sehingga perlu ada tindakan Pemkot agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa segera mendapat bantuan.
“Ini harus bisa diselesaikan, yang bisa menyelesaikan adalah Pemerintah Kota Surabaya,” jelasnya.
Selain itu Habiba mempertanyakan fungsi dari anggaran 160 miliar tersebut. Apalagi dana tersebut masih belum terealisasi sampai hari ini.
“Untuk apa uang (Anggaran) itu dsimpan simpan, sedangkan masyarakat kita sedang menjerit kelaparan,” tukasnya.
Menurut Habiba saat dilapangan, masih banyak RT maupun RW dicecar warganya. Akibat mempertanyakan realisasi bantuan dari Pemkot. Serta para warga masih belum mendapatkan bantuan.
“Ketika Lurah ditanya oleh RT RW, katanya nunggu instruksi dari atasan, lah atasan ini atasan siapa ?,” pungkasnya.
Oleh sebab itu Wakil Ketua Komisi A tersebut meminta Pemkot segera merealisasikan anggaran JPS tersebut.
(and)
 menjadi sorotan dewan.){kind=link}