Para kritikus mengatakan undang-undang itu diskriminatif dan merusak konstitusi sekuler India. Partai Bharatiya Janata (BJP), partai berkuasa yang jadi kendaraan politik PM Modi, membantah anggapan tersebut.
Organisasi Negara-negara Islam (OKI) mengutuk kekerasan terhadap Muslim di India, perusakan masjid dan properti milik Muslim. OKI mengatakan pihak berwenang perlu membawa penghasut dan pelaku kekerasan anti-Muslim ke pengadilan dan memastikan keselamatan dan keamanan semua warga Muslim dan tempat-tempat suci Islam di seluruh negeri.
Bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Bernie Sanders, menuduh Presiden Donald Trump gagal dalam menyuarakan pembelaan hak asasi manusia setelah dia menolak untuk mengkritik New Delhi atas penanganan kerusuhan di New Delhi. Trump sedang dalam kunjungan kenegaraan ke India ketika kekerasan komunal mulai pecah di negara tersebut.
Baca Juga: Menag Fachrul Kecam Kekerasan Terhadap Muslim di India
Pada hari Jumat, umat Islam di lingkungan timur laut New Delhi kembali ke masjid yang dibakar untuk salat Jumat. “Jika mereka membakar masjid kami, kami akan membangun kembali dan salat. Ini adalah hak agama kami dan tidak ada yang bisa menghentikan kami dari mempraktikkan agama kami,” kata Mohammad Sulaiman, yang ada di antara sekitar 180 pria yang salat di atap masjid yang telah dibakar dalam kerusuhan.
Kapil Mishra, seorang pemimpin lokal BJP yang kehilangan kursi majelis negara bagian New Delhi dalam pemilu baru-baru ini, menuntut polisi menindak protes kelompok Muslim di kota itu. Jika tidak, dia dan pengikutnya mengancam akan melakukannya sendiri. Ancaman itu, menurut media setempat, benar-benar dilakukan.
Angka kematian pekan ini menandai kekerasan bermotivasi agama terburuk di New Delhi sejak 1984, ketika Perdana Menteri Indira Gandhi terbunuh oleh pengawalnya dari komunitas Sikh. Insiden itu memicu gelombang kerusuhan yang mengakibatkan kematian lebih dari 3.000 orang Sikh di ibu kota dan lebih dari 8.000 orang secara nasional.
sdnws.
