Jakarta Nawacita – Sebanyak 181 WNI ditangkap aparat Arab Saudi karena hendak melaksanakan ibadah haji tanpa visa haji dan surat izin (tasrekh) berhaji. Sebagian besar dari WNI ini mengaku tertipu tawaran haji oleh oknum travel yang juga terjaring dalam operasi tersebut.
Saat ini, para jemaah sudah ditahan di rumah detensi imigrasi (Tarhil) Syumaisi. Sementara oknum travel yang memberangkatkan ditahan di sel tahanan imigrasi Arab Saudi.
Baca Juga :Â 15 Jamaah Haji Masih Dirawat di KKHI
Konjen RI Jeddah Mohamad Hery Saripudin menyebut jumlah WNI yang ditahan pihak keamanan Arab Saudi di tahun haji ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Sebagian besar, kata dia, merupakan korban penipuan oknum yang mengaku akan menguruskan Haji ONH Plus tanpa visa haji.
“Perkiraan saya masih ada di luar sana orang kita yang masih belum bisa pulang karena terkendala visa,” kata Hery dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/9).
Selain 181 jemaah tersebut, masih ada puluhan WNI lainnya yang tertahan di bandara usai menyelesaikan ibadah haji. Sebab, mereka kedapatan menggunakan visa kerja dan tidak diurus exit permit-nya oleh pihak travel yang memberangkatkan.
Sementara itu, Pelaksana Fungsi Konsuler-1 sekaligus Koordinator Yanlin KJRI Jeddah, Safaat Ghofur, menyebut saat ini pihaknya sudah memberikan pendampingan terhadap 201Â WNIÂ yang tertahan. Dari jumlah itu, sudah ada 195 yang berhasil dipulangkan.
“Sisanya masih diupayakan agar bisa segera dipulangkan juga. Lalu masih ada lima orang yang tertunda pemulangannya karena tidak memiliki tiket pulang, mereka korban penipuan oleh oknum travel,” jelas Safaat.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun pihak KJRI, para WNI tersebut awalnya diminta membayar Rp 60 juta hingga Rp 200 juta per orang untuk melaksanakan ibadah haji. Uang tersebut, termasuk biaya tasrekh, tenda Arafah-Mina, katering, dan transportasi.
Namun, para korban rupanya tidak diberangkatkan dengan visa haji. Sebagian besar dari mereka berangkat dengan visa kerja musiman (amil musim), visa turis untuk event (ziarah fa’aliat), visa kunjungan pribadi (ziarah syakhsiah), visa umrah, dan sisanya berstatus mukim.
Padahal, untuk melaksanakan ibadah haji, hanya ada dua visa sah yang bisa digunakan. Yaitu, visa haji reguler yang diurus pemerintah melalui Kemenag dan visa haji khusus (visa mujamalah atau visafuroda) yang diberikan Kedubes Arab Saudi di Indonesia.
“Kalau visa domain pemerintah terdiri dari 231 ribu yang terdiri dari 17 ribu haji khusus dan 214 ribu jemaah haji reguler,” kata Kepala Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja Madinah, Akhmad Jauhari, kepada Media Center Haji, Selasa (3/9).
“Dalam kerangka perlindungan jemaah itu sendiri, meski secara tugas dan fungsi jemaah tidak berada dalam Kementerian Agama, tapi perlindungan menjadi domain perwakilan RI di Saudi,” kata Jauhari.
kmprn
 berhaji. ...){kind=link}