Tidak Akan Dibongkar Bangunan yang Telah Memiliki IMB di Pulau Reklamasi

0
300
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan.

JAKARTA, Nawacita – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengaku tak akan membongkar bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kawasan Pulau C dan D, Teluk Jakarta. Hal tersebut lantaran penerbitan IMB itu sudah sesuai prosedur, sehingga tak perlu digusur.

Sekadar diketahui, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (DPMPTSP) DKI Jakarta menerbitkan IMB untuk 932 bangunan yang terdiri atas 409 rumah mewah dan 212 kantor di lahan reklamasi Pulau C dan D.

Anies menyebut, penerbitan IMB itu mengacu kepada Peraturan Gubernur (Pergub) No 121/2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta serta Pergub No 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Baca Juga: Aktivitas Pembangunan di Pulau C Proyek Reklamasi Masih Berjalan

“Bila saya mencabut Pergub itu agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya, lalu membongkar bagunan tersebut maka yang hilang bukan saja bangunannya tapi kepastian atas hukum juga jadi hilang,” kata Anies dalam keterangan tertulis pada Kamis, 13 Juni 2019 malam.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku tak bisa merevisi Pergub itu, meski kini sudah menjadi orang nomor satu di Ibu Kota. Kata dia, itu akan berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap setiap peraturan yang diterbitkan pemerintah.

“Bila (pembongkaran) itu dilakukan, masyarakat, khususnya dunia usaha, akan kehilangan kepercayaan pada peraturan gubernur dan hukum,” kata dia.

Menurutnya, daripada menggusur bangunan tersebut, ia memilih untuk memanfaatkan 95% kawasan hasil reklamasi yang masih belum dimanfaatkan itu untuk kepentingan publik seperti ruang terbuka hijau.

Baca Juga: Susi: Kelanjutan Reklamasi Teluk Jakarta Tergantung Luhut dan Anies

“Misalnya sekarang sedang dibangun jalur jogging, jalur untuk sepeda, lapangan untuk kegiatan olahraga termasuk akan dibangun pelabuhan dan lain-lain,” kata dia.

Sekadar informasi, Pemprov DKI Jakarta sendiri telah mencabut 13 dari 17 izin reklamasi pada September 2018, sedangkan 4 sisanya yakni Pulau C, D, G, dan N tidak dicabut karena sudah terlanjur menjadi daratan.

Pulau C dan D merupakan lahan yang dibangun oleh PT Kapuk Naga Indah (KNI), anak perusahaan PT Agung Sedayu Group. Sementara Pulau G dikerjakan oleh PT Muara Wisesa Samudra (MSW) yang merupakan anak perusahaan dari PT Agung Podomoro Land.

Adapun untuk Pulau N dikerjakan oleh PT Pelindo II yang menjadi wewenang dari pemerintah pusat.

oknws.

LEAVE A REPLY