Jawab Masukan dari Fraksi, Bupati Bojonegoro Siapkan Langkah Perbaikan Tata Kelola, BUMD hingga SiLPA
Bojonegoro, Nawacita – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan dengan menindaklanjuti berbagai masukan fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sejumlah langkah strategis disiapkan, mulai dari evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penguatan infrastruktur pertanian, pembaruan data kemiskinan, hingga upaya menekan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Selasa (23/6/2026), saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Seperti diketahui, pada paripurna sebelumnya, Senin (22/6/2026) fraksi-fraksi memberikan pemandangan terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, diantaranya Fraksi PKB Sutikno, Fraksi Gerindra Maftukhan, Fraksi Partai Golkar Annafiy Aisya Sahila, Fraksi Partai Demokrat Mochlasin Afan, Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat Moch. Choirul Anam, Fraksi PDIP Natasha Devianti dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Siti Robi’ah
Baca juga: Pendapatan Pemkab Bojonegoro 2025 Naik, Belanja Belum Maksimal Jadi Catatan DPRD
Terkait sorotan terhadap kinerja BUMD, Wahono memastikan pemerintah daerah akan memperkuat evaluasi dan pengawasan secara berkala agar pengelolaan perusahaan daerah semakin profesional dan akuntabel.
“Evaluasi kinerja BUMD akan dilakukan secara rutin dengan melibatkan BPK, BPKP, Kantor Akuntan Publik, hingga OJK untuk BUMD sektor keuangan,” ujarnya.
Di sektor pertanian, Pemkab Bojonegoro akan mengoptimalkan ketersediaan air melalui normalisasi embung yang ada sekaligus membangun embung baru. Langkah tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai potensi lahan, termasuk tanah kas desa dan kawasan Solo Valley, guna mendukung peningkatan layanan irigasi.
“Tujuannya agar sistem irigasi semakin optimal sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian,” kata Wahono.
Ia juga menjelaskan perkembangan rencana pembangunan jembatan penghubung Bojonegoro-Tuban yang akan menghubungkan Kecamatan Bojonegoro dengan Kecamatan Rengel maupun Soko di Kabupaten Tuban. Menurutnya, koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tuban telah dilakukan, namun realisasi proyek masih memerlukan kesepakatan bersama karena berada di dua wilayah administrasi.
Pada bidang sosial, Wahono menegaskan pendataan masyarakat penerima bantuan kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025.
Data tersebut diperbarui setiap tiga bulan melalui verifikasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), usulan masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos, serta keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan.
“Kami ingin memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak sekaligus meminimalkan kesalahan data,” jelasnya.
Menanggapi tingginya SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang menjadi perhatian hampir seluruh fraksi, Wahono mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan. Di antaranya memperkuat perencanaan anggaran yang lebih realistis, meningkatkan akurasi target pendapatan dan belanja, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
Selain itu, koordinasi antarperangkat daerah juga akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan APBD berjalan lebih tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menutup penyampaiannya, Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan kritik konstruktif dari DPRD sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Reporter: Parto Sasmito
 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.){kind=link}