Anggaran Rp8 Miliar, Pembangunan SMPN Tambak Wedi Baru Terealisasi 37 Persen
Surabaya, Nawacita.co — Harapan warga Kota Surabaya untuk segera menikmati fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan baru pada awal 2026 terancam tertunda. Dua proyek strategis Pemerintah Kota Surabaya, yakni pembangunan SMP Negeri Tambak Wedi dan Puskesmas Manukan Kulon, dinyatakan mangkrak akibat kegagalan kontraktor menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
Persoalan tersebut menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi Komisi D DPRD Kota Surabaya bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (7/1/2026). DPRD menilai lemahnya kinerja kontraktor dan pengawasan proyek sebagai penyebab utama terhambatnya pembangunan.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan, melontarkan kritik keras terhadap kredibilitas penyedia jasa. Ia mendesak Pemkot Surabaya untuk memperketat sistem pengawasan dan seleksi kontraktor agar kejadian serupa tidak terulang.
Baca Juga : Komisi D DPRD Surabaya Dorong Kebijakan Ramah Ibu Menyusui
“Pemkot harus waspada terhadap kontraktor bermasalah yang bisa saja berganti nama untuk ikut tender kembali. Ini harus diantisipasi sejak awal,” ujar Johari. Ia juga mengusulkan peningkatan anggaran pengawasan proyek hingga 3 persen guna memperkuat proses evaluasi dan screening sebelum kontrak ditandatangani.
Sementara itu, anggota Komisi D lainnya, Abdul Malik, mengingatkan agar persoalan proyek tidak mengabaikan hak-hak pekerja. Menurutnya, sebagian pekerjaan dilakukan dengan skema padat karya sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan wajib menjadi perhatian.
“Konsepnya padat karya. Jangan sampai pekerja di lapangan dirugikan, terutama terkait jaminan sosial ketenagakerjaan,” tegas Abdul Malik.
Dari sisi hukum, Juru Bicara Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemkot Surabaya, Ratih, memastikan kontraktor yang gagal menyelesaikan proyek akan dikenakan sanksi tegas berupa pemutusan kontrak dan daftar hitam (blacklist).
Baca Juga : Sambangi Korban Banjir Bandang Gondang, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Budiono Serahkan Bansos
“Proyek yang tidak selesai sudah pasti disanksi blacklist. Ini menjadi pembelajaran bagi pelaksana di lapangan,” kata Ratih. Ia juga menegaskan pihaknya akan mengawal agar kontraktor bermasalah tidak kembali mengikuti tender dengan identitas berbeda.
Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, Nanik Sukristina, menjelaskan bahwa pembangunan Puskesmas Manukan Kulon mengalami kendala sejak tahap awal, terutama terkait pengadaan lahan dan keberadaan infrastruktur eksisting.
“Ada tower komunikasi yang harus dipindahkan karena tidak sesuai ketentuan. Proses itu sempat menghambat progres pembangunan,” jelas Nanik.
Adapun Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Febrina Kusumawati, menegaskan pihaknya fokus mencari solusi cepat agar kegiatan belajar mengajar tidak semakin terganggu. Dispendik berencana melakukan tender ulang dengan target percepatan pembangunan.
“Setelah PPDB selesai, kami upayakan minimal satu lantai bisa digunakan sekitar Juli, supaya anak-anak bisa segera bersekolah,” ungkap Febrina.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Administrasi Pembangunan Pemkot Surabaya, Aly Murtadlo, menyebut kegagalan kontraktor umumnya dipicu persoalan likuiditas keuangan. Ia memastikan seluruh mekanisme sanksi telah diterapkan.
“Jika tidak memenuhi target meski sudah diberi perpanjangan waktu dan dikenakan denda, maka kontrak diputus dan kontraktor diblacklist,” tegas Aly.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, menyampaikan keprihatinannya atas mandeknya dua proyek vital tersebut. Ia menyebut pembangunan SMP Negeri Tambak Wedi dengan anggaran sekitar Rp8 miliar baru mencapai progres 37 persen. Sementara Puskesmas Manukan Kulon baru terealisasi 67,1 persen.
“Dampaknya signifikan. Harapan warga untuk menikmati fasilitas pendidikan dan kesehatan harus tertunda,” kata Akmarawita.
