Setujui APBD 2026, Gerindra Soroti TKD Turun dan Desak Digitalisasi Pajak Daerah
Surabaya, Nawacita – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui penyusunan APBD Jatim 2026. Namun, juru bicara fraksi, Budiono, menegaskan bahwa pihaknya tetap memberikan sejumlah catatan kritis terhadap proyeksi pendapatan dan belanja daerah.
Dalam rapat paripurna, Sabtu (15/11), Budiono menyampaikan tujuh poin analisis Fraksi Gerindra. Pertama, fraksi mencatat adanya penurunan pendapatan daerah sebesar 6,94 persen atau sekitar Rp1,96 triliun dibandingkan proyeksi sebelumnya. Meski demikian, pemerintah provinsi dinilai masih berupaya menjaga target kinerja pembangunan dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 66 persen dari total pendapatan.
Kedua, pajak daerah—khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)—masih menjadi penopang utama PAD. Gerindra mendorong penguatan digitalisasi pengawasan dan pelaporan pajak serta pemutakhiran data wajib pajak untuk memaksimalkan penerimaan.
Baca Juga: Gerindra Jatim Desak Percepat Serapan APBD : Dana Rp6,8 Triliun Bukan Disimpan
Ketiga, fraksi menyoroti penurunan drastis Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun atau 24 persen dibandingkan alokasi 2025. Penurunan DAU, DAK, dan DBH dinilai berpotensi menekan pendanaan program prioritas di Jawa Timur.
Keempat, Gerindra meminta BPKAD lebih agresif memaksimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan. Aset idle disarankan segera dioptimalkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk melalui digitalisasi database aset untuk meningkatkan akurasi pengelolaan.
Kelima, kinerja BUMD juga menjadi sorotan. Gerindra menilai BUMD harus bekerja lebih efisien dan meningkatkan kontribusi dividen. Langkah perbaikan tata kelola, renegosiasi kontrak kerja sama, dan optimalisasi aset dinilai penting untuk dilakukan.
Baca Juga: Fraksi Gerindra Sinkronisasi Pendanaan di Raperda Penanggulangan Bencana Jatim
Keenam, meski belanja modal menurun, sektor infrastruktur diminta tetap menjadi prioritas. Perbaikan jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan dianggap penting agar layanan publik dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Ketujuh, Gerindra menekankan perlunya reformasi fiskal dan efisiensi pengelolaan anggaran. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) perlu dimaksimalkan, termasuk melalui percepatan pelaksanaan program agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat.
“Dari analisa tersebut, Fraksi Gerindra merekomendasikan optimalisasi pemungutan pajak daerah, revitalisasi BUMD, penguatan pengelolaan aset, konsolidasi belanja, serta evaluasi program,” pungkas Budiono. bdo/adv
