Fraksi PAN Buka Ruang Komunikasi Pemerintah dan Pengusaha Cegah PHK
Surabaya, Nawacita – Menghadapi dampak lanjutan dari ketegangan perdagangan global yang mengancam stabilitas ekonomi nasional dan daerah, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Anggota Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, menekankan perlunya langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merespons situasi ini secara serius. Menurutnya, pemerintah harus aktif menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan besar yang mempekerjakan ribuan orang agar tidak mengambil langkah PHK secara sepihak.
“Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa harus membuka ruang komunikasi yang intensif dengan para pemilik perusahaan, terutama yang memiliki jumlah karyawan sangat besar, agar dapat mencari solusi bersama tanpa harus melakukan pemutusan hubungan kerja,” ujar Abu Bakar saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Timur, Jumat (9/5/2025).
Ia menjelaskan, perang dagang global yang masih berlangsung telah berdampak langsung terhadap sektor industri dan manufaktur di Jawa Timur. Sejumlah perusahaan mulai merasakan tekanan operasional, dan sebagian tidak mampu lagi menanggung beban biaya tenaga kerja yang tinggi.
Baca Juga: Fraksi PAN DPRD Jatim Kawal Program Ketahanan Pangan Khofifah-Emil
“Kalau pemerintah tidak segera turun tangan dan menjembatani dialog antara dunia usaha dan pekerja, bukan tidak mungkin angka pengangguran akan melonjak tajam di daerah ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, mantan Walikota Kediri dua periode ini mengusulkan agar Pemprov Jatim membentuk satuan tugas khusus atau forum komunikasi tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Tujuannya adalah untuk memetakan risiko PHK massal dan merumuskan langkah-langkah mitigasi yang konkret dan solutif.
“Jangan sampai pekerja menjadi korban dari gejolak ekonomi yang tidak mereka buat. Perlu ada kebijakan insentif atau relaksasi dari pemerintah daerah kepada perusahaan yang berkomitmen mempertahankan seluruh tenaga kerjanya,” terang Abu Bakar.
Baca Juga: Fraksi PAN DPRD Jatim Usul Tak Perlu Bangun Kantor Samsat Baru
Fraksi PAN, kata Abu Bakar, siap mendukung langkah-langkah pemerintah daerah yang berpihak pada perlindungan tenaga kerja dan stabilitas sosial ekonomi. Ia juga berharap semua fraksi di DPRD Jatim turut serta mendorong adanya langkah cepat dan terukur dalam menghadapi krisis ini. Seperti melakukan aksi nyata untuk mengintervensi dari UMKM supaya agar para UMKM ini ter skillup atau mengembangkan diri.
Hal ini perlu di lakukan supaya UMKM ini memiliki daya saing untuk kompetitifnes agar bersaing dengan sukses untuk menuju ke marketplace . Pemerintah Provinsi diharapkan tidak hanya mencatat data -data dari daerah tetapi harus ada program yang nyata atau program kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah daerah untuk mendorong UMKM – UMKM ini supaya mereka memiliki daya saing.
“Pemerintah harus memberikan program – program kepada para UMKM berupa program pelatihan ataupun bisa di sambungkan langsung dengan perbankan sehingga bisa menghasilkan dampak yang positif ,” pungkas anggota Komisi C ini. adv
