Kebijakannya Disoroti Media Asing, Dedi Mulyadi: Ya Bagus, Kalau Disoroti Alhamdulillah
Bandung, Nawacita – Beberapa kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi belakang ini tengah disoroti oleh media asing. Bukan hanya media di wilayah Asia namun juga media di wilayah Eropa.
Hal itu dikarenakan dia kebijakan Dedi Mulyadi yang cukup nyeleneh dan menuai pro kontra di masyarakat bahkan di tingkat nasional. Dua kebijakan tersebut diantaranya adalah Program Wajib Militer bagi siswa nakal di Jawa Barat serta wacana program Vasektomi bagi pria atau kepala keluarga dari kalangan masyarakat tidak mampu sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sosial (Bansos) serta beasiswa bagi anak-anaknya.
Dua hal itu tengah menjadi isu hangat dna menjadi perbincangan berbagai kalangan. Dari mulai masyarakat biasa, para ahli, para pengamat hingga pemerintah pusat. Hal itu juga turut mengundang sorotan dari beberapa media asing.
Menanggapi sorotan media asing, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang positif. Menurut Dedi, media asing itu membandingkan program vasektomi dengan pola hidup di Hongkong yang rata-rata masyarakatnya melakukan vasektomi.
“Ya bagus, kalau disoroti alhamdulillah. Saya disoroti media asing Kan dua sorotannya Persoalan pendidikan disiplin yang dilakukan di lembaga pendidikan tentara atau TNI atau militer Kemudian yang kedua media asingnya menyoroti persoalan vasektomi,” ungkap Dedi saat dikonfirmasi di Bale Pakuan Bandung Jawa Barat, Jumat (16/5/2025) petang.
Baca Juga: KDM Klarifikasi Soal Pernyataannya Bakal Bagi 10 Juta Per KK Jika Jadi Gubernur DKI Jakarta
“Kalau yang vasektomi itu justru mereka memperbandingkan dengan pola hidup yang ada di Hongkong Orang Hongkong itu rata-rata mengikuti vasektomi. Kita ceritanya sehingga tidak ada bayi yang dibuang,” imbuh dia.
Saat disinggung terkait sorotan itu sebagai langkah personal branding dan sosialisasi gratis kebijakan dirinya kepada publik, Dedi Mulyadi menyebut dirinya tidak bisa menilai terkait hal itu.
“Ah nggak tahu saya mah,” kata dia sambil tersenyum kepada awak media.
Diketahui beberapa media asing yang menyoroti kebijakan Dedi Mulyadi diantaranya seperti Agence France-Presse atau AFP yang menyoroti program wajib militer bagi siswa nakal di Jawa Barat.
AFP menyoroti kebijakan itu melalui tulisan berjudul “Indonesia Could Expand Programme Sending Troublesome Students to Military Barracks: Minister” yang terbit pada Jumat (5/5/2025).
Baca Juga: Viral Fenomena Anak-Anak Takut Dedi Mulyadi, KDM Respon Begini
Kantor berita yang berkantor pusat di Paris, Perancis, itu memberitakan bahwa simulasi mengirim remaja yang sering membolos dan bermain video game ke barak militer tengah dilakukan di Jawa Barat.
Diberitakan program itu guna mendorong perubahan gaya hidup setelah mengamati banyak pelajar yang begadang untuk membolos, bermain video game, dan terlibat perkelahian.
Namun AFP juga memasjkan pendapat kontra dari Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang mengatakan, kebijakan tersebut keliru.
Selain AFP, Chanel News Asia atau CNA yang merupakan salah satu media Asia dengan pusat di Singapura diduga telah beberapa kali menerbitkan tulisan tentang kebijakan Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Tepis Isu Ancaman-Intimidasi Siswa yang Menolak Wajib Militer: Kata Siapa?
Tak hanya soal wajib militer, namun juga terkait vasektomi sebagai syarat warga menerima bansos bagi masyarakat tidak mampu serta larangan siswa membawa motor dan HP ke sekolah.
Sorotan juga datang dari media asal Hongkong bernama South China Morning Post atau SCMP yang menyinggung wacana vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu di Jawa Barat.
SCMP menyoroti kebijakan itu dalam tulisan berjudul “Indonesian Governor’s ‘Ridiculous’ Vasectomy Plan Sparks Debate on Poverty, ‘Body Politics’” yang terbit pada Kamis (8/5/2025).
Dalam tulisan itu, diberitakan Dedi Mulyadi telah melempar wacana bahwa vasektomi akan menjadi prasyarat bagi keluarga miskin yang mencari sambungan listrik baru, bantuan pangan, beasiswa, atau perumahan umum. Media tersebut juga memberitakan bahwa mereka yang menyetujui vasektomi akan menerima uang Rp 500 ribu.
Reporter: Niko
