Bandung, Nawacita.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat resmi memulai wajib militer atau pendidikan berbasis bela negara bagi para siswa nakal.
Khususnya para siswa yang sudah mengarah pada tindakan kriminal dan tidak lagi sanggup dibina oleh orang tua serta sekolahnya.
“Jika orang tua tidak menyerahkan secara sukarela, maka kami pun tidak akan menerima,” tegas Dedi, di Rindam III Siliwangi, Kota Bandung, Jumat, 2 Mei 2025.
Ia menyebut, saat ini program Wajib Militer itu sudah mulai berjalan di Kabupaten Purwakarta. Di mana para orang tua dari anak-anak tersebut harus datang terlebih dahulu ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, dan dilanjutkan ke Kodim untuk melakukan persetujuan.
Sehingga setelah itu, anak-anak langsung dikirim ke Barak Setirayuda, Resimen Satu Setirayuda Kostrad, untuk mengikuti pembinaan.
“Mekanismenya sudah ada. Di Purwakarta, contohnya, sudah mulai diterapkan kemarin. Orang tua datang ke Dinas Pendidikan, lalu ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim. Setelah itu, anak-anak langsung dimasukkan ke Barak Setirayuda, Resimen Satu Setirayuda Kostrad,” sebutnya.
Lebih lanjut dirinya menilai, saat ini kondisi anak-anak di barak cukup baik dan terpantau bahagia.
“Gizi mereka cukup, istirahat teratur, olahraga berjalan, dan yang terpenting, pembelajaran di sekolah tetap berlangsung. Hanya tempatnya saja yang berbeda, karena para guru datang mengajar langsung ke barak,” ujarnya.
KDM sapaan Dedi Mulyadi, menyebut, Demi mendukung pelaksanaan program, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada sekolah-sekolah dua hari sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa penyerahan anak dilakukan secara sah melalui surat pernyataan bermaterai dari orang tua.
Baca Juga: Wajib Militer untuk Anak Sekolah Nakal di Jabar Dilaksanakan selama 6 Bulan hingga 1 Tahun
“Dengan begitu, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri memiliki dasar untuk mengelola dan mendidik anak-anak tersebut,” tambahnya.
Program ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam menangani kenakalan remaja dan memberikan pembinaan yang lebih disiplin dan terstruktur melalui pendekatan semi-militer.
Dedi mengungkapkan bahwa dirinya menggunakan uang pribadi untuk mendanai tahap awal Program Wajib Militer bagi para siswa nakal di Jawa Barat. Hal ini dilakukan agar program bisa segera berjalan tanpa menunggu pengalokasian resmi melalui perubahan anggaran daerah.
“Untuk sementara, saya dan Bupati Purwakarta mendukung secara operasional menggunakan dana pribadi. Yang penting program ini jalan dulu. Misalnya mereka butuh makan, masa pemerintah daerah tidak bisa kirim makanan setiap hari? Tidak ada masalah,” jelasnya.
Lebih lanjut dirinya menyebut, program ini menyasar anak-anak yang dinilai sudah mengarah pada tindakan kriminal dan tak lagi dapat dibina oleh keluarganya.
Di mana nantinya, mereka kini menjalani pembinaan di bawah sistem pendidikan disiplin ala militer. Hingga saat ini, total 69 anak yang sedang mengikuti program. Dedi memastikan bahwa program ini tetap mengacu pada prinsip pendidikan dan kurikulum yang berlaku.
“39 anak di Kabupaten Purwakarta dan 30 anak di Kota Bandung. Kami tidak keluar dari koridor pendidikan. Kepala sekolah yang menyerahkan pun memahami sistem ini. Tidak ada pelanggaran perlindungan anak,” jelas dia.
Ia juga mencontohkan keberhasilan sekolah-sekolah berkonsep semi-militer seperti Taruna Nusantara, yang telah terbukti mampu melahirkan anak-anak yang sehat, cerdas, dan berdisiplin tinggi.
“Ini bukan hal baru. Kami hanya menyesuaikan pendekatan untuk anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk memasukkan program ini ke dalam sistem resmi pembiayaan daerah pada perubahan anggaran berikutnya.
Reporter : Niko
