Bandung, Nawacita.co – Wakil Komisi III DPRD Jawa Barat, Muhammad Romli menyoroti pengelolaan BIJB Kertajati yang hingga saat belum optimal sama sekali khususnya dalam penggalakan promosi dan komunikasi kepada masyarakat. Hal itu dinilai membuat BIJB Kertajati semakin merugi.
Romli menyebut, kondisi BIJB Kertajati saat ini semakin merugi dengan minimnya jumlah penerbangan, jumlah rute yang sedikit serta maskapai penerbangan yang ada di dalamnya.
“BIJB nya sendiri, melakukan komunikasi-komunikasi. Mereka katanya mau melakukan promosi. Nah, sekarang juga termasuk rutenya, sampai hari ini, rutenya mana yang memang kemudian dibuka atau ditambahkan rutenya. Dan maskapai mana yang sekarang mau singgah ke BIJB. Sehingga masyarakat mau ke mana gitu kan gak ada rutenya,” terang Romli saat dihubungi, Jumat (25/4/2025).
Ia juga menyoroti promosi BIJB Kertajati yang cukup minim ke masyarakat. Selain itu sosialisasi dan komunikasi terkait keberadaan, keunggulan serta dampak positif BIJB Kertajati kurang diedukasi kepada masyarakat.
“Tapi kemudian yang paling terkini coba lah BIJB nya loh komunikasi dengan stakeholder terutama soal masalah priangan misalkan dengan promosi segala macem. Jangan sampai gini kalau hitung-hitung orang sana malah senangnya ke Soekarno Hatta, ke Halim,” jelas Romli.
“Jangan sampai gini maka kemudian ini kenapa sih seorang psikologisnya ini harusnya dibuka penyadaran masyarakatnya harus dibuka misalkan dengan biaya tiket lebih murah dan sebagainya,” tambahnya.
Romli mengatakan bahwa hal itu menjadi evaluasi tersendiri bagi pengelola BIJB Kertajati yang kurang optimal dalam promosi serta pemasaran kepada masyarakat.
Baca Juga: Perkuat Industri Penerbangan, Menhub Dukung Pengembangan MRO dan Aerospace Park BIJB Kertajati
“Yang jelas bahwa kurangnya, kurangnya informasi ke masyarakat itu yang harus dibuka. Promosi itu memang mahal, tapi kemudian itu suatu keharusan gitu loh, dan itu menjadi evaluasi tersendiri buat pengelola BIJB tersendiri,” tuturnya.
“Ketemu promosinya seperti apa gitu loh dan kemudian gak boleh menunggu, harus jemput bola. Jangan sampai kemudian ini kan bayangkan coba dan operasional kan, misalkan setiap harinya, setiap bulannya misalkan berapa puluh miliar misalkan kan gitu, apa saja dari dana itu. Jangan sampai kemudian tidak ada penerbangan,” sambung dia.
Terlebih pengelola BIJB Kertajati sendiri bertanggung jawab untuk mengelola anggaran modal yang telah digelontorkan oleh Pemprov Jabar.
“Artinya kan mereka hadir mengelola BIJB untuk kemudian diharapkan dengan triliunan anggaran yang telah diinvestasikan baik berupa imreng maupun dana cash oleh pemerintah provinsi, itu kemudian apa namanya menjadi tanggung jawab mereka sebagai pengelola,” jelasnya.
Romli menerangkan, kondisi BIJB Kertajati saat ini semakin merugi. Sementara modal yang telah dikeluarkan Pemprov Jabar untuk membangun BIJB Kertajati sekitar 1,7 triliun. Terlebih BIJB Kertajati sendiri masih secara penuh di bawah naungan Pemprov Jabar dan tidak memiliki pemodal atau investor dari luar.
“Kertajati ini beroperasi dengan kondisi yang merugi, karena apa? Karena masyarakat yang melakukan penerbangannya tidak ada. Sehingga jadwal penerbangan juga sedikit. Ini kan sudah triliunan uang yang masuk ke situ,” paparnya.
“Jangan sampai itu kemudian menjadi mubazir. Kenapa disebut mubazir? Karena rugi terus karena gak ada orang yang mau naik nah itu karena rutenya tidak ada,” lanjutnya.
Baca Juga: BIJB Kertajati Makin Merugi, DRPD Jabar Desak Pemprov Segera Cari Investor
Romli mengaku heran kenapa penerbangan di BIJB Kertajati semakin sepi hingga terus merugi. Padahal secara fasilitas dan kenyamanan di BIJB Kertajati masih memadai.
“Kalau fasilitas saya kan pernah kesana kalau fasilitas itu memadailah orang mau jungkir balik disana juga bisa. Kita tidak mengerti karena itu di luar jangkauan kita. Padahal fasilitas lengkap pelayanan juga ada tapi seperti itu?” ungkapnya.
Menurut Romli, pengelola BIJB Kertajati bisa saja menjadikan BIJB Kertajati sebagai bandara wajib untuk digunakan dalam agenda kenegaraan baik tingkat nasional maupun daerah.
“Ada apa, kenapa gitu loh, contoh misalkan berapa ribu orang sih PNS PNS yang disana yang kemudian ada kunjungan kerja macem macem, kenapa gak melalui itu atau misalkan pekerja Pemda sendiri yang ada di wilayah keresidenan di sana gitu loh ketika mereka ada kunjungan ke luar daerah, kenapa nggak melalui BIJB?,” katanya.
Romli menyarankan kepada pengelola BIJB Kertajati menggaet para ahli dan perguruan tinggi untuk melakukan kajian terbuka untuk membahas masalah BIJB Kertajati yang semakin merugi.
“Hal-hal begitu tuh harus menjadi kajian, bila perlu, bila perlu nah, BIJB melakukan kajian tapi terbuka, lepas kasih aja kajiannya ke perguruan tinggi, kami ingin maju, coba tolong kaji dong, gitu loh. Lepas saja lepas jadi jangan ikut ikutan BIJB nya baik itu dengan perguruan tinggi yang memahami tentang regulasi penerbangan maupun dengan pelakunya,” tandasnya.
“Ini lah yang kemudian apa namanya walaupun misalnya kita saya rasa nyebut karena kita bukan pelakunya jadi sehingga melihat kacamatanya kacamata kita. Tapi kemudian kalau kita lihat secara psikologis juga kan sebetulnya tidak aneh-aneh banget,” tambah Romli.
Reporter : Niko
