Pemerintah Tingkatkan PNBP Melalui Optimalisasi Pelabuhan
Jakarta, Nawacita – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan mengoptimalkan tata kelola badan usaha pelabuhan. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Ekspose Hasil Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Tata Kelola Badan Usaha Pelabuhan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, pada Selasa (15/10).
“Melalui penguatan tata kelola dan modernisasi infrastruktur pelabuhan, kita dapat mempercepat arus logistik dan perdagangan, serta menjadikan sektor transportasi laut sebagai pilar penting dalam meningkatkan penerimaan negara,” jelas Menhub.
Untuk mempercepat pembangunan pelabuhan, pemerintah membuka peluang investasi bagi badan usaha baik dalam negeri maupun asing. “Dengan skema konsesi dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), diharapkan dapat meningkatkan PNBP secara signifikan,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah mencatat bahwa sejak 2022, sebanyak 11 badan usaha pelabuhan telah menandatangani perjanjian konsesi, dan enam badan usaha lainnya akan segera melakukan penandatanganan. Badan usaha tersebut meliputi PT. Rugaya Nusantara Jaya, PT. Pelabuhan Buana Reja, PT. Samas Port, PT. Satya Amerta Havenport, dan PT. Pelabuhan Samudera Nusantara, yang tersebar di berbagai provinsi, termasuk Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.
Baca Juga : Kemenhub Terus Jalankan Reformasi Pola Pengasuhan di Perguruan Tinggi Perhubungan
Menhub juga mengapresiasi pencapaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berhasil merealisasikan PNBP sebesar Rp 4,7 triliun, atau sekitar 97,78% dari target APBN 2024. Hingga 11 Oktober 2024, total realisasi PNBP Kementerian Perhubungan mencapai Rp 9,49 triliun dari target Rp 10,41 triliun.
Pada tahun 2024, pemerintah telah melakukan perbaikan dalam tata kelola PNBP di Ditjen Perhubungan Laut, termasuk perubahan mekanisme perhitungan hasil konsesi dan transformasi digital yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan PNBP.
Acara ini juga dihadiri oleh Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priyadi, Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Aminuddin, serta Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan Matheus Hendra Pramono
 dengan mengoptimalkan tata kelola badan usaha pelabuhan. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Ekspose Hasil Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Tata Kelola Badan Usaha Pelabuhan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, pada Selasa (15/10).){kind=link}