Surabaya, Nawacita – Fraksi Partai Gerindra menyampaikan apresiasi kepada Walikota dan jajaran eksekutif yang dalam menyusun Rancangan APBD 2023 telah berorientasi pada hasil Musrenbang dan memperhatikan kebijakan yang menempatkan pembangunan Kota Surabaya pada tahun 2023.
Sampaian ini dibacakan oleh juru bicara Fraksi, Bahtiyar Rifai dalam Pemandangan umum tentang Rancangan APBD 2023 yang besarannya mencapai 11,2 triliun rupiah, Rabu 5 Oktober 2022.
Namun selain apresiasi, Fraksi Gerindra juga mewanti-wanti agar Pemkot tetap berada di dalam koridor perencanaan yang akan dilaksanakan dan direalisasikan.
“Harapannya agar di dalam implementasi kebijakan dan kegiatan atas anggaran dan pendapatan yang dirancang, dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya penyimpangan atas rancangan yang disusun dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif,” cetusnya.
Dalam Pemandangan umum-nya, Fraksi Gerindra juga memohon penjelasan terkait 9 hal yang dirancangkan di APBD 2023. Terutama terkait Terkait dasar prediksi penurunan luar biasa pendapatan pajak restoran sebanyak 12,41% atau jika dirupiahkan sebesar 90 miliar lebih, dari yang semula 732 miliar.
Selain itu, F-Gerindra juga minta penjelasan untuk upaya Pemkot dalam menekan jumlah warga MBR di Surabaya, alokasikan dana kredit ringan untuk UMKM, juga terkait sistem pembebasan pajak yang diberikan oleh pemerintah kota.
“Hal ini apakah sudah sesuai dengan aturan, Mohon penjelasannya,” kata Bahtiar.
Selanjutnya, penjelasan juga diminta Gerindra terkait rancangan pendapatan dari hasil pengelolaan daerah, dan langkah Pemerintah Kota Surabaya menyelesaikan persoalan -persoalan di BUMD, kemudian juga penjelasan terkait relevansi bagi pertumbuhan ekonomi, atas anggaran modal jalan dan irigasi yang meningkat sebanyak 500 juta.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga tegas meminta Pemerintah Kota Surabaya dapat mewujudkan komitmen terhadap usulan-usulan pembangunan yang telah diserap dan dihimpun serta telah di-input anggota DPRD dalam dokumen e-Pokir.
“Kami berharap Pemkot mewujudkan Komitmennya agar Pokir kami ditindaklanjuti oleh masing-masing Satker/OPD yang mengelola program dimaksud, untuk dilaksanakan dan direalisasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2023,” tandasnya.
Sementara itu, ditemui usai memimpin Paripurna pemandangan umum, Penasehat Fraksi Gerindra Surabaya, A.H Thony menekankan perihal penurunan prediksi pendapatan pajak restoran yang sangat banyak jumlahnya yakni 90 miliar lebih atau 12% dari pendapatan 2022 yang besarannya mencapai 732 miliar lebih.
“Kami bertanya-tanya, dasar apakah untuk membuat prediksi tersebut. Kalau memang alasannya banyak restoran yang tutup, monggo Pemkot memberikan data restoran mana saja yang tutup dan selama ini setoran pajaknya besarannya berapa ?” tanya A.H Thony yang saat ini menjabat sebagai sekretaris DPC Gerindra Surabaya ini.
Bilamana beralasan banyak konsumen restoran yang beralih ke online, Thony mempertanyakan apakah tidak ada aliran pajak dari aplikasi makanan online yang berkantor di Surabaya.
“Jangan sampai kita seolah-olah dijajah oleh mereka (Ojek Online, red). Mereka berusaha di Surabaya, seharusnya juga berkontribusi untuk kota Surabaya,” serunya.
Atau duga Thony, Pemkot sengaja memprediksi serendah-rendahnya untuk nantinya bisa dipergunakan ke hal lain?
“Jadi, kami mohon Pemkot Surabaya bisa memberikan penjelasan sedetil-detilnya mengapa prediksi pendapatan pajak dari restoran sampai turun sangat besar, sementara pajak yang lain diprediksi naik!” tegas A.H Thony.
Dn
