Jakarta, Nawacita – Muhammad Rahmat, Juru Bicara Demokrat versi kubu Moeldoko menguak aib internal Partai Demokrat, salah satunya terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tahun 2020.
Ia mengatakan jika AD/ART tahun 2020 dibuat diluar kongres. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan Undang-undang Partai Politik.
“AD/ART 2020 dasarnya dilahirkan, dikarang dibuat di luar kongres. dan ini bertentangan dengan UU partai politik, bertentangan dengan bahwa anggaran dasar itu harus persetujuan anggota di rapat anggota. Itu anggaran dasar abal-abal, ” ungkap Rahmat, saat jumpa pers di Mall Bellagio, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/3/2021).
Dikatakan abal-abal, sebab hak-hak suara ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan ketua Dewan Pimpinan Dewan (DPD) dirampas majelis tinggi melalui personifikasi majelis tinggi.
“Padahal, majelis tinggi hanya memiliki sembilan suara, sementara DPD memiliki 64 suara DPC memiliki 514 suara. tetapi suara DPD dan DPC yang mayoritas itu harus tunduk kepada majelis tinggi yang hanya memiliki 9 suara,” ujarnya.
Mantan Kepala Kantor Demokrat itu juga membeberkan adanya dugaan setoran-setoran yang dilakukan anggota DPD, DPC ke DPP. Termasuk di ajang rekom pilkada.
Lebih lanjut, ia mengatakan kesewenangan terjadi di dalam tubuh partai demokrat, yang dinilai demokratis tapi praktiknya keluargais otoritarian.
“Ini lah yang menjadi bisul utama di dalam tubuh partai Demokrat. ditambah lagi penggunaan uang dalam partai demokrat yang semestinya laporan pertanggungjawaban itu harus disampaikan di dalam kongres dan ini tidak dilakukan,” pungkasnya.
Penulis : Alma Fikhasari
