Usai Pengucapan Sumpah, Ombudsman RI Tegaskan Komitmen Perkuat Pengawasan Pelayanan Publik
JAKARTA, Nawacita – Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan komitmen kuat untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Dalam keterangannya kepada media pada Jumat, 10 April 2026, Ketua Ombudsman menegaskan bahwa pengucapan sumpah tersebut menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan peran pengawasan pelayanan publik.
“Kami bersembilan akan segera merapatkan barisan untuk merampungkan tugas fungsi dan kewenangan kami yang sudah ditunggu masyarakat,” ujar Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto.
Dalam pelaksanaan tugas ke depan, Hery mengatakan bahwa pembenahan internal sebagai prioritas utama Ombudsman RI. Hery menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki di dalam organisasi mulai dari struktur kelembagaan hingga dukungan anggaran.
“Ada banyak hal di internal Ombudsman yang mesti diperbaiki di antaranya struktur, SDM, dan anggaran yang mana Ombudsman dirasa masih berjarak dengan pemerintah,” katanya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Saksikan Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi dan Keanggotaan Ombudsman RI
Untuk itu, Ombudsman RI berupaya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pendekatan terhadap program yang dicanangkan pemerintah yakni Asta Cita agar terlaksana dengan baik.
“Oleh karena kami masih dianggap berjarak dengan pemerintah, maka kami akan mendekatkan program-program yang menjadi tujuan pemerintah yaitu Asta Cita untuk bisa dilaksanakan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hery menyoroti pentingnya pengawasan terhadap berbagai program prioritas pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat. Melalui fungsi pengawasan dan pendampingan, Ombudsman berkomitmen untuk mendekatkan program pemerintah seperti pendidikan gratis, sekolah rakyat, hingga makan bergizi gratis kepada masyarakat.
“Program-program pemerintah ini akan kami dekatkan dengan masyarakat, termasuk juga bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, perlu pendampingan dari Ombudsman agar program pemerintah yang baik itu bisa tercapai kepada masyarakat,” tandasnya. (BPMI Setpres)
