Fraksi PKB DPRD Jatim Beri Catatan Merah, Kinerja Lingkungan Pemprov 2025 Dinilai Belum Maksimal
SURABAYA, nawacita – Fraksi PKB di DPRD Jawa Timur memberikan catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam LKPJ Gubernur Tahun 2025. Khususnya dalam menjaga kualitas lingkungan hidup yang belum memenuhi target.
Juru Bicara Fraksi PKB Ahmad Athoillah menilai capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. “Dalam RPJMD telah ditetapkan target IKLH di angka 74,00–74,17, namun realisasinya hanya menyentuh 73,43,” ujarnya dalam Rapat Paripurna, Kamis (9/4/2026).
Athoillah menegaskan, IKLH merupakan salah satu dari delapan indikator kinerja utama pemerintah provinsi. Karena itu, capaian di sektor lingkungan menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan kinerja daerah.
Ia juga mengkritik klaim Pemprov Jatim yang menyebut adanya kemajuan signifikan di bidang lingkungan, termasuk raihan berbagai penghargaan nasional. Menurutnya, klaim tersebut tidak sejalan dengan data capaian indikator utama yang justru belum terpenuhi.
“Fakta data tidak bisa dibantah. Target yang telah disepakati tidak tercapai. Ini menunjukkan kebijakan pengendalian pencemaran masih parsial, tidak terintegrasi, serta lemah dalam pengawasan dan penegakan aturan di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi PKB menilai belum tercapainya target IKLH juga dipengaruhi lemahnya koordinasi antara pemerintah dan pegiat lingkungan di tingkat akar rumput. Padahal, kelompok seperti pegiat perhutanan sosial, pelestari mata air, hingga komunitas konservasi hutan memiliki peran strategis dalam menjaga ekosistem.
Fraksi PKB pun mempertanyakan komitmen Pemprov dalam memberikan dukungan nyata kepada para pegiat lingkungan, baik dalam bentuk pengakuan maupun kebijakan pemberdayaan. “Menjadi ironis jika kebijakan pembangunan lingkungan justru gagal merangkul dan mendukung stakeholder yang bergerak langsung di lapangan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi PKB mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mengambil langkah perbaikan yang konkret dan terukur, bukan sekadar membangun narasi keberhasilan. Melainkan kinerja nyata di masyarakat.
Penguatan kebijakan pengendalian pencemaran secara sistematis dan lintas sektor dinilai menjadi langkah utama. Selain itu, pengawasan terhadap industri juga perlu diperketat melalui pendekatan berbasis risiko, disertai penegakan sanksi administratif tanpa pengecualian.
Tak hanya itu, pemerintah provinsi juga diminta merumuskan skema dukungan dan pemberdayaan bagi masyarakat pegiat lingkungan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan.
“Pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak dan melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan,” pungkasnya.
