Kemenhaj Wacanakan “War Tiket” untuk Naik Haji Tanpa Antre

Jakarta, Nawacita | Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mengkaji terobosan radikal untuk mengatasi persoalan antrean haji yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Salah satu wacana yang muncul adalah menerapkan mekanisme “War Tiket” atau sistem pendaftaran langsung tanpa antrean panjang, layaknya proses pemberangkatan haji di masa lalu.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa ide ini berangkat dari pemikiran progresif di internal Kementerian, termasuk dari Wakil Menteri Haji dan Umrah. Tujuannya adalah mencari solusi agar calon jemaah tidak perlu menunggu terlalu lama untuk berangkat ke Tanah Suci.

“Muncul pemikiran apakah perlu antrean yang begitu lama? Apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman sebelum ada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Sebelum ada BPKH, insyaallah tidak ada antrean,” ujar Menhaj dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2025 M yang berlangsung di Asrama Haji Grand El Hajj (Asrama Haji Cipondoh), Tangerang, Banten pada Rabu (8/4/2026).

Baca Juga: Avtur Naik 30 Persen, Kemenhaj Pastikan Biaya Haji Tak Bertambah

Dalam skema “War Tiket” ini, pemerintah nantinya akan mengumumkan biaya haji tahun berjalan dan membuka pendaftaran pada tanggal tertentu. Siapa pun yang siap secara finansial dan fisik bisa langsung mendaftar dan berangkat di tahun yang sama.

“Semacam war tiket. Apakah perlu kita memikirkan hal seperti itu lagi? Tentu ini bukan hal yang gampang diputuskan, tapi sebagai sebuah wacana, tentu sah-sah saja untuk dipikirkan,” tambahnya.

Wacana ini sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto yang ingin merevolusi penyelenggaraan haji di era Kabinet Merah Putih. Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4/2026), Presiden menegaskan komitmennya untuk meringkas masa tunggu haji yang selama ini menjadi tantangan berat bagi umat Islam di Indonesia.

Baca Juga: Jemaah Haji Dipastikan Berangkat pada 22 April Meski Konflik Timur Tengah Masih Berlangsung

Presiden Prabowo menyampaikan kabar baik bahwa upaya pemerintah mulai membuahkan hasil. Antrean haji yang sempat membengkak hingga 48 tahun di beberapa wilayah, kini mulai ditekan.

“Kita sekarang berjuang dan alhamdulillah kita dapat laporan antrean haji tidak lagi 48 tahun. Mulai 2026, antrean haji paling lama 26 tahun, dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi,” tegas Presiden Prabowo di hadapan jajaran kabinet.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa Kemenhaj saat ini menerapkan formulasi baru untuk menyeragamkan masa tunggu secara nasional. Hal ini dilakukan melalui revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 agar tidak terjadi ketimpangan mencolok antarprovinsi.

“Jangka pendeknya, lama antrean di seluruh Indonesia nanti akan sama. Sekarang ada yang 48 tahun, ada yang 19 tahun. Kita ingin semuanya seragam,” jelas Dahnil pada Senin (29/9/2025). dtk