Gubernur Perjuangkan Jalan Perbatasan, Kaltim-Kaltara Segera Terhubung
Jakarta, Nawacita | Perjuangan terus dilakukan Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkeadilan. Berbagai upaya dan lobi terus dilakukan agar jalan mulus juga bisa dinikmati masyarakat di kawasan perbatasan.
Gubernur Harum mengungkapkan, Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) akan segera terhubung melalui jalur darat. Saat ini, proses pembangunan sudah dimulai dengan menggunakan dana swasta.
“Untuk Kaltim ke Kaltara, investasi dilakukan oleh swasta yang akan membantu membangun jalan sepanjang 122 km, dari Ujoh Bilang (Mahakam Ulu) hingga STA 22 berbatasan dengan Malinau (Kaltara),” kata Gubernur Harum usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Aset TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa, 7 April 2026.
Pembangunan jalan rigid tersebut murni merupakan hasil perjuangan dan negosiasi Gubernur Harum dengan pihak swasta.
Baca Juga: Momentum Halalbihalal, Gubernur Kaltim dan Kepala OIKN Bahas Kolaborasi Pembangunan
Jembatan strategis juga akan dibangun di Long Bagun. Jembatan ini sekaligus akan menjadi penghubung jalur dari Kecamatan Putussibau di Kalimantan Barat hingga tembus ke Kalimantan Utara.
Selain dukungan swasta, untuk memuluskan jalur perbatasan dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Timur, Gubernur Harum juga sudah bertemu Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, untuk menggolkan jalur perbatasan dengan Serawak, Malaysia, tersebut. Jalur Kalbar–Kaltim nantinya akan dikerjakan dengan dana APBN.
Selain berjuang keras untuk jalan perbatasan, Gubernur Harum juga menyebut swasta akan segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di kawasan perbatasan dengan memanfaatkan potensi Sungai Mahakam.
Sementara dalam pertemuan bersama Komisi I DPR, Gubernur Harum kembali menegaskan posisi penting Kalimantan sebagai kawasan pertahanan dan simbol pertahanan nasional.
Baca Juga: Kaltim Siapkan Pondasi 2027, SDM dan Infrastruktur Jadi Prioritas
“Kalimantan harus diberi perhatian khusus, karena ini menyangkut kedaulatan negara. Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara ini hanya dipisahkan patok dengan Malaysia, bukan selat. Jadi, infrastruktur harus kita bangun di sini,” tegas Gubernur Harum dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Aset TNI yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, tersebut.
Terlebih lagi, Kaltim dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di dalamnya, pertahanan negara di perbatasan harus diperkuat.
Infrastruktur yang buruk di perbatasan selama ini akan menyulitkan distribusi dan mobilisasi alutsista, personel, dan logistik. Harga kebutuhan pokok di sana pun sangat tinggi karena jalur distribusi yang sulit.
Gubernur Harum yakin setelah jalan dibangun, pemenuhan kebutuhan listrik akan lebih mudah diwujudkan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Jaringan telekomunikasi pun akan lebih mudah dibangun setelah jalan terhubung mulus. kltmprv
 untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih){kind=link}