Pemkot Surabaya Lantik 78 Pejabat, Eri Cahyadi Tekankan Percepatan Kinerja dan Evaluasi Ketat

SURABAYA, Nawacita – Sebanyak 78 pejabat dilantik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Kamis (2/4/2026) sebagai upaya rotasi jabatan di pejabat di Kota Pahlawan. Rotasi jabatan merupakan upaya penyegaran, sekaligus meningkatkan kinerja.

Pelantikan yang diselenggarakan di Graha Sawunggaling tersebut terdiri dari tujuh pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama serta 71 pejabat eselon III dan IV.

“Rotasi ini bagian dari kebutuhan organisasi dan percepatan kinerja. Kami pastikan setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat sesuai kompetensinya,” ucap Walikota Surabaya, Eri Cahyadi.

Eri menegaskan bahwa penempatan pejabat harus berbasis kompetensi dan berorientasi pada pencapaian target kinerja. Menurutnya, Pemkot Surabaya membutuhkan kecepatan serta ketepatan dalam mengeksekusi program prioritas. Ia juga mengingatkan bahwa loyalitas aparatur sipil negara harus sepenuhnya diberikan kepada masyarakat.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Perbanyak Titik CFD di Hari Minggu

“Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya, bukan kepada Walikota, Wakil Walikota, atau Sekda,” tegasnya.

Eri juga menyoroti pentingnya budaya kerja yang produktif dan terukur. Ia meminta jajarannya tidak terjebak pada pendekatan teoritis tanpa aksi nyata, serta memastikan setiap pekerjaan memiliki output dan outcome yang jelas.

“Sekarang tidak ada lagi ruang untuk kerja tanpa output dan outcome. Semua harus terukur,” ujarnya.

Eri menekankan seluruh pejabat harus memberikan dampak nyata kinerjanya kepada masyarakat. Pejabat dituntut untuk benar-benar memahami jabatan yang menjadi tanggung jawabnya. Utamanya terkait kebijakan diharapkan mampu berdampak tingkat Rukun Warga (RW).

“Tidak boleh ada warga miskin yang tidak tertangani, tidak boleh ada stunting tanpa intervensi, dan tidak boleh ada warga yang kesulitan makan atau biaya sekolah,” katanya.

Dalam pengisian jabatan, Pemkot Surabaya memilih bersikap selektif dengan tidak tergesa-gesa menetapkan pejabat definitif. Sejumlah posisi masih diisi pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu hasil evaluasi kinerja sebelum dilakukan lelang jabatan.

“Saya tidak ingin gegabah. Lebih baik dilihat dulu hasil kerjanya. Kalau dipaksakan tapi tidak mencapai target, justru sulit dievaluasi,” jelasnya.

Evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala setiap bulan. Pejabat yang tidak mampu menunjukkan hasil dalam waktu tiga bulan akan dilakukan penyesuaian atau pergantian.

Mulai 7 April 2026, seluruh program prioritas diminta berjalan optimal, di antaranya penguatan Kampung Pancasila, penataan pedestrian agar bebas parkir liar, penerapan parkir non-tunai, hingga peningkatan standar pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPS). Seluruh program tersebut harus didukung dengan sistem satu data yang akurat.

Eri juga menginstruksikan camat dan lurah untuk bergerak cepat dengan target penyelesaian persoalan dalam waktu satu minggu.

“Tidak ada lagi alasan keterlambatan mengingat sejumlah program telah berjalan lebih dari satu tahun,” tegasnya.

Ia menambahkan, seluruh jajaran, termasuk Sekretaris Daerah, harus berani melakukan evaluasi demi memastikan kinerja pemerintahan berjalan optimal.

Dalam rotasi tersebut, tujuh pejabat eselon II yang dilantik di antaranya Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), dr Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Irvan Wahyudrajad sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Reporter : Rovallgio