Surabaya, nawacita – Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sampai saat ini belum menjelaskan secara transparan urgensi rencana proyek pembangunan Gedung Farmasi Tahap II senilai Rp 22,9 miliar ditengah efisiensi anggaran 2026. Komisi E DPRD Jawa Timur meski mendukung, tapi tetap minta dilakukan hitung ulang untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ketua Komisi E, Sri Untari Bisowarno, menegaskan bahwa program yang telah disahkan dalam APBD harus tetap dijalankan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas “Program yang sudah digedok di APBD 2026 harus dijalankan karena untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat Jawa Timur,” ujarnya, kemarin.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan proyek tetap mengedepankan prinsip efisiensi. Penghematan anggaran dinilai perlu dilakukan di setiap tahapan, tanpa mengurangi kualitas hasil pembangunan. Termasuk hitung ulang seluruh anggaran gedung tersebut. “Kalau masih bisa dilakukan penghematan, lakukan. Hasil efisiensi itu bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang juga penting bagi masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga : Dinkes Jatim Tender Proyek Rp22,9 Miliar Gedung Farmasi disaat Gubernur Khofifah Ajak Berhemat
Selain itu, Komisi E juga menekankan pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan proyek. Pembangunan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Proses tender juga menjadi perhatian. Pelaksanaan lelang diminta dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis pada kualifikasi yang jelas, dengan perhitungan anggaran yang rasional.
“Angka-angka yang disepakati harus logis, bukan angka yang dibuat-buat. Ini penting agar tidak ada pemborosan dan hasilnya benar-benar optimal,” lanjutnya.
Di tengah kondisi fiskal yang menuntut kehati-hatian, Komisi E mengajak semua pihak untuk mengelola anggaran daerah secara bijak. Efisiensi, menurutnya, bukan sekadar kebijakan, melainkan kebutuhan bersama agar program prioritas tetap berjalan seimbang.
“Di masa seperti ini, kita butuh pengertian bersama. Anggaran harus bisa saling mendukung agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” pungkasnya. bdo
