Pro-Kontra Alih Fungsi Hutan Tretes, Pemerintah Siapkan Kajian
PASURUAN, Nawacita – Rencana alih fungsi kawasan hutan di wilayah Tretes, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah warga menyatakan penolakan karena khawatir dampak lingkungan yang ditimbulkan, sementara pihak terkait disebut tengah menyiapkan kajian untuk memastikan kelayakan rencana tersebut.
Warga menilai kawasan hutan Tretes memiliki fungsi penting sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem di wilayah pegunungan. Mereka mengkhawatirkan, jika alih fungsi dilakukan tanpa perencanaan matang, potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor bisa meningkat, terutama saat musim hujan.
“Kalau hutan berkurang, kami takut dampaknya ke bawah. Air bisa meluap, tanah jadi labil,” ujar salah satu warga yang menyuarakan penolakan.
Selain aspek lingkungan, masyarakat juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan alam demi keberlangsungan hidup jangka panjang. Mereka meminta agar pemerintah tidak hanya mempertimbangkan sisi pembangunan, tetapi juga dampak ekologis yang mungkin timbul.
Di sisi lain, rencana alih fungsi tersebut disebut-sebut memiliki tujuan untuk mendukung pengembangan kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor pariwisata di kawasan Tretes yang dikenal sebagai destinasi pegunungan.
Pihak terkait menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan akan melalui proses kajian, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), guna meminimalisir risiko yang dikhawatirkan masyarakat. Pemerintah juga membuka ruang dialog agar aspirasi warga dapat didengar dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPC Trinusa Pasuruan Raya, Eric, menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan terkait alih fungsi hutan.
“Pembangunan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan masyarakat. Hutan di Tretes ini punya fungsi vital sebagai penyangga alam. Kalau sampai terjadi kerusakan, dampaknya bisa luas dan dirasakan banyak pihak,” ujar Eric. Minggu 29 Maret 2026.
Ia juga mendorong agar pemerintah dan pihak terkait mengedepankan kajian ilmiah serta transparansi kepada publik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi hal krusial agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
“Kami berharap ada keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat. Jangan sampai kebijakan diambil tanpa mempertimbangkan suara warga yang terdampak langsung,” tambahnya.
Sejumlah pengamat lingkungan menilai, polemik ini perlu disikapi dengan pendekatan yang hati-hati. Transparansi, kajian ilmiah, serta pelibatan masyarakat dinilai menjadi kunci agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan.
Sementara itu, gelombang penolakan dari warga terus bergulir dalam berbagai bentuk, mulai dari penyampaian aspirasi hingga aksi di lapangan. Masyarakat berharap keputusan akhir nantinya benar-benar mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Dengan situasi yang berkembang, publik kini menantikan langkah konkret dari pemerintah dalam menjawab kekhawatiran warga sekaligus memastikan arah pembangunan yang berkelanjutan di kawasan Tretes.
Reporter : Rahmat Ferry Gunawan
