JAKARTA, nawacita – Menjelang beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 31 Maret 2026, Badan Gizi Nasional mengingatkan seluruh mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk bekerja secara profesional dan berintegritas.
BGN menegaskan tidak boleh ada praktik kecurangan, khususnya dalam pengadaan bahan baku yang telah dialokasikan sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada mitra yang terbukti melakukan mark up harga atau menekan pihak SPPG.
“Mitra yang melakukan mark up harga secara berlebihan dan menekan kepala SPPG, pengawas gizi, maupun pengawas keuangan akan kami minta untuk disuspend tanpa pemberian insentif. Itu termasuk pelanggaran berat,” tegasnya di Jakarta, Minggu (29/3/2026).
Menurut Nanik, praktik tersebut tidak hanya merugikan program, tetapi juga mencederai tujuan utama penyediaan layanan gizi bagi masyarakat. Ia menilai, mitra yang telah menerima insentif seharusnya menjalankan tugas sesuai aturan, bukan justru mencari keuntungan berlebih.
“Saya minta tidak diberikan insentif juga, karena mitra seperti itu tidak akan pernah puas. Sudah diberi insentif, masih saja melakukan mark up harga bahan baku,” ujarnya.
Sebagai langkah penindakan, BGN akan menjatuhkan sanksi penghentian operasional sementara (suspend) selama satu minggu bagi mitra yang melanggar. Masa tersebut dimaksudkan sebagai kesempatan untuk melakukan perbaikan dan menyatakan komitmen tidak mengulangi pelanggaran.
“Kita beri waktu satu minggu sampai mereka membuat pernyataan tidak melakukan mark up dan tidak memonopoli sebagai supplier sendiri. Itu pelanggaran berat,” jelasnya.
BGN berharap peringatan ini menjadi perhatian serius bagi seluruh mitra, sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran seiring dimulainya operasional SPPG pada akhir Maret 2026.
 pada 31 Maret 2026, Badan Gizi Nasional mengingatkan){kind=link}