Tak Dampingi Gubernur, Dinkes Jatim Kurang Gercep Antisipasi Penyakit di Banjir Pasuruan
Surabaya, Nawacita – Penanganan banjir di Kabupaten Pasuruan kembali menuai sorotan. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengkritik tidak terlihatnya peran Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim di tengah penanganan bencana yang telah berlangsung beberapa hari terakhir.
Menurut Puguh, penanganan bencana semestinya dilakukan secara terpadu lintas sektor, tidak hanya mengandalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial semata.
Politisi PKS ini menegaskan, aspek kesehatan merupakan komponen krusial yang tidak boleh diabaikan, terutama dalam situasi banjir yang berpotensi memicu berbagai penyakit.
“Dalam satu paket penanganan kebencanaan itu harus lintas sektoral. Tidak hanya BPBD, tapi juga Dinas Sosial, Tagana, dan tentu Dinas Kesehatan. Ini penting untuk memastikan masyarakat terhindar dari risiko penyakit pascabanjir,” jelas Puguh, Jumat (27/3/2026).
Puguh menilai, ketiadaan Dinkes Jatim di lapangan berpotensi menimbulkan celah dalam penanganan kesehatan warga terdampak. Padahal, genangan air yang berlangsung cukup lama sangat rentan memicu penyakit seperti diare, infeksi kulit, hingga gangguan kesehatan lainnya.
Ia menegaskan, idealnya Dinkes Jatim berkoordinasi aktif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan serta puskesmas setempat untuk melakukan assessment atau pendataan kondisi kesehatan warga terdampak.
“Harus ada assessment langsung ke masyarakat. Apakah ada yang mulai terkena diare, penyakit kulit, atau gangguan kesehatan lain. Ini penting agar penanganan bisa cepat dan tepat,” tegasnya.
Lebih jauh, Puguh mengingatkan bahwa kehadiran negara dalam situasi bencana tidak hanya diukur dari distribusi bantuan logistik, tetapi juga dari kesiapan layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan kesehatan. Kehadiran negara harus dirasakan secara utuh, termasuk dalam aspek kesehatan,” imbuhnya.
Baca Juga: Komisi A DPRD Jatim Ungkap Jabatan Kosong eselon II dan III di Lingkup Pemprov Jatim
Sementara itu, berdasarkan konfirmasi di lapangan, salah satu petugas BPBD Jawa Timur mengaku tidak melihat kehadiran Dinkes Jatim selama proses penanganan banjir berlangsung.
“Tidak ketemu (Dinkes Jatim, red). Yang ada Dinkes Pasuruan dan puskesmas setempat,” ujarnya.
Data BPBD Jatim mencatat, hingga Kamis (26/3/2026), jumlah warga terdampak banjir di Kabupaten Pasuruan mencapai 1.148 kepala keluarga (KK) yang tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Beji, Rejoso, Bangil, Winongan, Grati, Kraton, dan Gempol.
Dengan jumlah korban terdampak yang cukup besar dan durasi banjir yang belum sepenuhnya surut, DPRD Jatim mendesak agar koordinasi lintas sektor segera diperkuat, khususnya dalam memastikan layanan kesehatan bagi warga terdampak berjalan optimal.
Riko Abdiono
