Surabaya, nawacita – Anggapan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) lamban dalam menerjemahkan arahan gubernur terkait manajemen kepegawaian tidak sepenuhnya tepat. Namun sayangnya, BKD enggan menerapkan transparasi jumlah dan data jabatan eselon III yang kini kosong lebih dari 20 di sejumlah OPD lingkup Pemprov Jatim.
Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Dedi Irwansa menanggapi bahwa Data dan hasil asesmen terkait kebutuhan serta kekosongan jabatan di berbagai OPD sebenarnya telah tersedia, namun proses eksekusi dan pengambilan keputusan dinilai masih berjalan lambat. Menurutnya, dari sisi data sebenarnya BKD telah memiliki seluruh informasi yang dibutuhkan.
Dedi meyakini BKD memiliki data akurat jumlah dan posisi kosong jabatan di setiap OPD. termasuk jabatan eselon III yang jumlahnya cukup signifikant. “Datanya ada di BKD,” sahutnya.
Komisi A DPRD Jatim pun berkomitmen terus mengawal proses tersebut. Bahkan pihaknya membuka ruang bagi berbagai kritik dan masukan terkait kinerja BKD maupun proses penataan SDM di lingkungan Pemprov Jatim.
“Kami di Komisi A siap mengawal. Silakan jika ada yang ingin mengkritisi BKD, kami akan kawal karena pintu utama proses ini memang ada di BKD,” katanya.
Saat ini Komisi A juga masih melakukan pemetaan untuk mengetahui secara pasti posisi jabatan yang kosong serta kendala yang dihadapi dalam proses pengisian jabatan tersebut. BKD harus transparan dalam soal data eselon di semua OPD.
“Kami akan melihat dulu kerangkanya, kekosongan jabatan ada di mana saja dan kendalanya apa. Karena data sebenarnya sudah ada di BKD dan mereka juga sudah melakukan asesmen,” pungkasnya.
 lamban dalam menerjemahkan arahan gubernur terkait manajemen kepegawaian){kind=link}