Didik Prasetiyono Soroti Rencana Pengadaan 105.000 Mobil Pick Up untuk Kopdes Merah Putih

SURABAYA, Nawacita – Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Didik Prasetiyono, menyoroti rencana pengadaan 105.000 unit mobil pick up untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih senilai sekitar Rp 24,66 triliun. Didik menilai kebijakan besar itu perlu dikaji secara matang melalui pendekatan kebutuhan riil desa dan keberpihakan pada industri dalam negeri.

Menurut Didik, kebijakan tersebut akan memberikan dampak luas terhadap perekonomian desa dan nasional sehingga tidak cukup dinilai hanya dari semangat programnya. Ia menekankan pentingnya dua aspek utama, yakni disiplin needs assessment serta penguatan industri domestik.

Didik menjelaskan bahwa dalam perencanaan kebijakan publik, setiap program idealnya diawali dengan needs assessment, yaitu proses identifikasi kebutuhan secara objektif berbasis data dan melibatkan pemangku kepentingan.

“Tanpa tahapan ini, kebijakan berisiko langsung menawarkan solusi tanpa memastikan akar persoalan yang hendak diselesaikan,” ujar Didik, Rabu (25/2/2026).

Ia mempertanyakan apakah koperasi desa benar-benar membutuhkan mobil pick up sebagai prioritas utama. Pasalnya, kondisi sosial-ekonomi lebih dari 70.000 desa di Indonesia sangat beragam. Sebagian desa agraris dan pesisir membutuhkan distribusi logistik tinggi, namun tidak sedikit desa memiliki aktivitas ekonomi terbatas.

Baca Juga: Tunda Impor Mobil India untuk Kopdes, Agrinas Siap Patuhi Arahan

Selain itu, Didik menilai banyak koperasi desa justru menghadapi persoalan yang lebih mendasar, seperti lemahnya tata kelola, rendahnya literasi manajemen, keterbatasan modal kerja, serta minimnya akses pasar.

“Dalam kondisi seperti itu, kendaraan bukan kebutuhan utama. Yang lebih penting adalah kejelasan model bisnis koperasi,” jelasnya.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif, dan Eksekutif DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut juga mengingatkan prinsip koperasi yang menekankan kebutuhan riil anggota. Bahkan, Bung Hatta pernah menegaskan koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat, bukan sekadar organisasi yang memiliki aset.

Didik menilai sejarah pembangunan desa dapat menjadi pelajaran penting. Pada masa lalu, pemerintah membentuk Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai instrumen ekonomi pedesaan. Sebagian berhasil karena memiliki fungsi distribusi dan pembiayaan yang jelas, namun banyak pula yang stagnan akibat model bisnis yang tidak relevan.

Hal serupa terjadi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Beberapa berkembang pesat karena mampu mengelola potensi lokal, tetapi tidak sedikit yang berhenti pada pembangunan fisik tanpa keberlanjutan usaha.

“Pengalaman KUD dan BUMDes menunjukkan keberhasilan bukan ditentukan oleh aset, melainkan ketepatan model usaha dan kualitas tata kelola,” katanya.

Didik juga menjelaskan bahwa dalam perspektif manajemen keuangan, pembelian kendaraan merupakan investasi awal yang besar dan diikuti biaya operasional serta perawatan yang tidak kecil biayanya, seperti pajak, asuransi, perawatan, suku cadang, hingga biaya sopir.

Jika frekuensi penggunaan rendah, menurut Didik, biaya per transaksi menjadi tinggi dan berpotensi membebani keuangan koperasi. Oleh karena itu, perlu perbandingan rasional antara membeli, menyewa, atau bermitra dengan pelaku transportasi lokal.

Ia juga menilai alternatif seperti kendaraan roda tiga atau bahkan tanpa kepemilikan kendaraan bisa lebih sesuai bagi desa tertentu.

Selain aspek kebutuhan, Didik menilai pengadaan kendaraan dalam jumlah besar juga merupakan kebijakan ekonomi makro yang berpotensi memberi efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.

Dengan nilai Rp 24,66 triliun, pengadaan tersebut dinilai dapat memperkuat industri otomotif nasional apabila produksinya dilakukan di dalam negeri. Industri kendaraan niaga ringan, menurutnya, menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan rantai pasok komponen, mulai dari logam hingga industri kecil dan menengah.

Jika pemerintah mengutamakan produksi domestik, belanja publik dapat meningkatkan utilisasi pabrik, membuka lapangan kerja, dan memperkuat struktur industri nasional. Sebaliknya, impor dalam skala besar berpotensi memindahkan nilai tambah ke luar negeri.

“Belanja publik seharusnya bekerja dua kali, menjawab kebutuhan desa sekaligus memperkuat ekonomi nasional,” tegasnya.

Didik berharap sebelum kebijakan dijalankan sepenuhnya, pemerintah memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait kebutuhan riil koperasi desa terhadap mobil pick up serta strategi penguatan industri dalam negeri.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih tidak ditentukan oleh banyaknya aset, melainkan oleh model bisnis yang relevan, tata kelola profesional, dan kebijakan berbasis data.

“Kebijakan yang kuat bukanlah kebijakan yang besar, melainkan kebijakan yang tepat,” pungkasnya.

Reporter : Rovallgio