Yordan M. Batara-Goa Soroti BPJS Nonaktif dan Ketidaksesuaian Data Desil Warga
SURABAYA, Nawacita – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Yordan M. Batara-Goa, mengingatkan pentingnya solusi konkret terkait status kepesertaan BPJS masyarakat agar persoalan kesehatan tidak berdampak pada kondisi ekonomi warga.
Menurut Yordan, pemerintah perlu memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan, terutama agar warga tidak jatuh miskin akibat biaya pengobatan.
“Memang kita juga harus cari solusinya, karena jangan sampai kemudian dia sakit dan akhirnya dia jatuh miskin karena masalah tersebut,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Yordan menanggapi banyaknya peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan per 31 Januari 2026 oleh pemerintah pusat.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Timur itu menjelaskan, apabila kepesertaan BPJS Kesehatan dinonaktifkan oleh pemerintah pusat, masyarakat diimbau untuk segera mengecek status kepesertaan masing-masing. Khusus warga Surabaya, jika status BPJS tidak aktif, warga dapat mengurus pengaktifan kembali melalui puskesmas agar kepesertaan dapat ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Baca Juga: Komisi D Kawal Nasib 45 Ribu Peserta PBI Usai Pemutakhiran Data Nasional
“Kalau misalnya dari pusat yang dinonaktifkan, maka kami menyarankan agar masyarakat mengecek status BPJS-nya masing-masing, sehingga kalau ternyata memang statusnya nonaktif, dia bisa segera mengurus ke puskesmas agar mengaktifkan BPJS yang dibayarkan Pemerintah Kota Surabaya,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah masih melakukan proses verifikasi terhadap kepesertaan BPJS, khususnya bagi pasien dengan penyakit berat. Pemerintah pusat, kata dia, memiliki komitmen untuk mengaktifkan kembali BPJS bagi masyarakat yang menderita penyakit serius seperti gagal ginjal maupun pasien kanker yang membutuhkan kemoterapi.
“Memang komitmen pemerintah pusat untuk BPJS yang dibayarkan pemerintah pusat, kalau sakitnya itu sakit berat, seperti misalnya gagal ginjal, kemudian kemoterapi karena kanker, maka otomatis akan diaktifkan kembali,” katanya.
Selain itu, Yordan juga menyoroti persoalan status desil masyarakat dalam pendataan kesejahteraan. Ia menilai masih terdapat ketidaksesuaian data yang perlu diverifikasi ulang agar status ekonomi warga benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Untuk desil, ini tentu harus bekerja sama dengan pemerintah kota karena selama ini banyak status desil yang kalau saya lihat memang kurang pas. Oleh karena itu harus ada verifikasi supaya status desilnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,” pungkasnya.
Reporter : Rovallgio
