Makanan Bergizi Gratis Belum Merata, Kepala Daerah Ungkap Masalah Lapangan
SURABAYA, Nawacita – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur mendapat sorotan dari sejumlah kepala daerah.
Dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Program MBG di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (19/2/2026), para bupati dan wali kota kompak menyatakan dukungan, namun juga mengungkap sejumlah persoalan krusial di lapangan.
Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menyebut di wilayahnya terdapat 50 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Namun, 15 di antaranya belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan kualitas pangan.
Baca Juga: Mendag Tegaskan Bahwa Program MBG Tak Picu Kenaikan Harga Ayam
“Kami menerima masukan dari orang tua terkait kualitas makanan, ada yang berbau dan sebagainya. Kami ingin melakukan pemantauan rutin, tapi terkendala anggaran, apalagi ada efisiensi,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro. Ia mengungkapkan belasan SPPG di Nganjuk sempat berhenti beroperasi karena anggaran tak kunjung cair pada akhir Januari hingga awal Februari.
“Beberapa minggu layanan berhenti total. Kami perlu kejelasan mekanisme evaluasi dan batas kewenangan daerah dalam memberi sanksi jika ada pelanggaran,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Blitar, Rijanto, menyoroti ketimpangan distribusi SPPG. Di beberapa kecamatan, unit layanan menumpuk hingga tujuh titik, sementara empat kecamatan—terutama di Blitar Selatan—belum tersentuh layanan sama sekali.
“Anak-anak di wilayah terpencil justru belum menikmati MBG. Ini yang perlu kita percepat. Jangan sampai ada kecemburuan sosial,” katanya.
Mereka berharap ada perbaikan tata kelola, percepatan pencairan anggaran, pemerataan distribusi layanan, serta penguatan pengawasan kualitas agar manfaat program benar-benar dirasakan anak-anak dan masyarakat di seluruh pelosok Jawa Timur. (Alus)
 di Jawa Timur mendapat sorotan dari sejumlah kepala daerah){kind=link}