Malang, nawacita — Komisi I DPR RI menaruh perhatian serius pada penguatan sistem deteksi dini dalam menghadapi ancaman hibrida dan dinamika geopolitik global. Saat melakukan kunjungan kerja ke Korem 083/Baladhika Jaya (BDJ) di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (6/2/2026), Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan pentingnya kesiapan satuan teritorial dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
Salah satunya melalui penguatan sistem peringatan dini (early warning system) yang berbasis kewilayahan. “Di era ancaman hibrida yang terus meningkat dan tensi geopolitik global yang harus kita waspadai, kami menanyakan kesiapan Korem 083 ini, terutama bagaimana mereka membangun early warning system dengan meningkatkan kapasitas Babinsa,” ujar Amelia.
Menurutnya, Bintara Pembina Desa (Babinsa) memiliki peran strategis sebagai penghubung antara aparat dan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas Babinsa dinilai penting agar mampu mendeteksi sejak dini potensi ancaman non-militer, seperti disinformasi dan propaganda yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.
“Babinsa ini harus ditingkatkan, sehingga ketika muncul propaganda, disinformasi, dan ancaman hibrida, mereka sudah tahu bagaimana cara mengantisipasinya. Mereka bisa menjadi informan yang bergerak cepat untuk menyampaikan atau mencegah ancaman tersebut ke depan,” tegasnya.
Selain penguatan peran Babinsa, karakteristik wilayah Malang sebagai kota pelajar dengan banyak perguruan tinggi juga menjadi perhatian. Amelia mendorong agar Korem 083/BDJ memperkuat kolaborasi dengan ekosistem kampus sebagai bagian dari strategi deteksi dini yang komprehensif.
“Kami juga memberikan masukan agar Korem 083 ini berkolaborasi dengan kampus-kampus. Deteksi dini tidak hanya mengedepankan aparat, tetapi juga melalui pendekatan kampus,” jelasnya.
Ia mengapresiasi langkah Korem 083/BDJ yang telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Malang. Sinergi tersebut dinilai penting dalam mengantisipasi ancaman disinformasi, propaganda, indoktrinasi, hingga radikalisme, khususnya di kalangan generasi muda.
Komisi I menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan sistem pertahanan non-militer berbasis kewilayahan serta kolaborasi lintas sektor guna menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Ancaman hibrida adalah bentuk ancaman yang tidak lagi murni militer, melainkan campuran dari berbagai cara untuk melemahkan negara, antara lain:
-
Disinformasi dan propaganda (hoaks, perang opini, adu domba)
-
Serangan siber dan kebocoran data
-
Tekanan ekonomi dan sosial
-
Radikalisme dan indoktrinasi
-
Eksploitasi konflik horizontal di masyarakat
-
Bisa dibarengi ancaman militer terbatas, tapi sering justru “tak terlihat”
Tujuannya bukan langsung perang, tapi mengganggu stabilitas, kepercayaan publik, dan persatuan nasional.
(est/aha)
