Fuad Bernardi Soroti Dugaan Tarikan Tak Resmi di SMA/SMK Negeri Jatim
SURABAYA, Nawacita – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Fuad Bernardi, menyoroti laporan kepada dirinya mengenai masih adanya tarikan tak resmi dari pihak SMA dan SMK Negeri kepada para siswa.
“Ada semacam ada tarikan tak resmi, yang mana memang saya beberapa kali juga menangani hal itu dan kebetulan saya juga tidak hanya di Surabaya saja, kayak kemarin ada tempat tadi yang DM ke Instagram saya itu dari kota-kabupaten lain juga ada seperti itu. makanya,” ucap Fuad, Kamis (22/1/2026).
Mantan Ketua Karang Taruna Surabaya tersebut menyampaikan bahwa permasalahan tarikan biaya di SMA dan SMK Negeri merupakan kasus yang berulang terjadi, namun hingga kini tidak ada penyelesaian konkret dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Ya, jadi memang kita sudah memperingatkan dinas pendidikan. Terus kemudian juga menyampaikan kepada Gubernur dan juga Wagub bahwa ini memang masih terjadi hal seperti ini,” ujarnya.
Baca Juga:Â Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya Tegaskan Satu Garis Perjuangan di Awal 2026
“Bahkan pada saat rapat dengan Dinas Pendidikan, kita juga menyampaikan, bahkan Kepala Dinas itu menyampaikan kalau memang ada tarikan apapun yang sifatnya itu wajib dan itu berpengaruh kepada nilai anak-anak dan diancam sampai tidak naik kelas, itu ngomong ke beliau, nanti akan dibereskan,” imbuhnya.
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, itupun menegaskan apabila tidak ada solusi tegas, maka kedepannya permasalahan tarikan biaya di SMA dan SMK Negeri akan kembali terulang terus menerus.
“Kita koordinasi dengan Kacabdin di Kota Surabaya. Supaya nanti ini bisa segera ke depannya ada solusi untuk perbaikannya. Karena selama SMA, SMK itu konsepnya masih BLUD, maka nanti itu SMK itu akan diperbolehkan untuk mencari pendapatan dia. Nah itu yang memang nanti itu akan jadi abu-abunya di sana,” tegasnya.
Fuad mengakui, sebagai anggota legislatif, pihaknya hanya dapat menyalurkan keluhan masyarakat tanpa memiliki kewenangan langsung dalam pengambilan kebijakan eksekutif. Ia menilai hal tersebut tidak akan usai apabila tidak ada langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Jadi memang ya ini tuh agak repotnya itu ya kami karena memang di luar pemerintah kita bisanya hanya koar-koar tapi tidak bisa berpengaruh untuk kebijakan,” jelasnya.
Meski demikian, Fuad menegaskan pihaknya akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar siswa dapat memperoleh pendidikan gratis tanpa beban biaya tambahan.
“Makanya ini ya kita akan jadi bahan evaluasi ya saat pertemuan nanti kita akan juga sampaikan lagi. Supaya ya depan terus ada perbaikan, karena mereka bagaimanapun ini butuh kepastian untuk bisa sekolah, mendapatkan pendidikan gratis. Itu penting supaya mereka bisa dapat cita-cita setinggi-tingginya,” pungkasnya.
Reporter : Rovallgio
