Kasus Suap Pajak Tambang Nikel Rp75 Miliar, KPK Incar Gubernur Maluku Utara

JAKARTA, Nawacita – Kasus Suap Pajak Tambang Nikel, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memperluas penyidikan kasus dugaan suap penghitungan pajak yang berpotensi merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Meski kasus awalnya bergulir di Jakarta, peluang pemeriksaan pejabat daerah termasuk Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos tidak ditutup oleh lembaga antirasuah.

Perusahaan tambang nikel berstatus PMA itu beroperasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, dengan tambang aktif dan pembangunan smelter. Namun bola panas korupsinya bukan bergulir di Maluku, melainkan di KPP Madya Jakarta Utara, tempat dugaan suap pemeriksaan pajak disidik.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan fokus awal lembaga antirasuah tetap pada tindak pidana suap pajak di Jakarta, namun pintu pemanggilan pihak daerah tetap terbuka.

“Kemudian lokasinya di Maluku, betul. Ini PT WP itu untuk daerah operasinya. Tadi kenapa KPP-nya di Jakarta? Karena kantornya ada di sini gitu ya, kantor pusatnya seperti itu. Kemudian apakah membuka peluang untuk eh meminta keterangan atau ini?” kata Asep di Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Baca Juga: Gubernur Sherly Tjoanda Berkostum Mermaid Kibarkan Bendera Merah Putih di Dasar Laut

Asep menjelaskan locus perkara yang tengah dibedah adalah dugaan suap pemeriksaan pajak. “Nah, kita fokus ke eh tindak pidana korupsi terkait dengan masalah pajaknya. Jadi di sini, ya, kejadiannya di sini, locus-nya di cek Jakarta. Kemudian juga eh peristiwa tindak pidana korupsinya itu eh penyuapan sejauh ini,” ujarnya.

Meski begitu, sinyal pengusutan tak berhenti di Jakarta. KPK siap memperluas wilayah penyidikan bila bukti mengarah ke persoalan izin tambang dan aliran suap di daerah.

“Tapi tentunya, di dalam penyidikan ya, apabila ditemukan eh tindak pidana lain atau perkara tindak pidana korupsi lain ya, yang menyangkut eh pihak-pihak yang di disini para pihak, baik DJP, maupun juga dari PT WP, tentu kita akan dalami,” ucap Asep.

Kasus suap ini meledak lewat operasi tangkap tangan 9 Januari. KPK menetapkan lima tersangka dan langsung menahan mereka 20 hari ke depan di rutan KPK Gedung Merah Putih. Mereka adalah:

• Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi
• Kepala Seksi WasKon KPP Agus Syaifudin
• Tim Penilai KPP Askob Bahtiar
• Konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin
• Staf PT WP Edy Yulianto

Skema suap berangkat dari pemeriksaan PBB PT WP tahun pajak 2023 yang menemukan potensi kurang bayar Rp75 miliar. Dalam proses sanggahan perusahaan, pejabat pajak diduga menawarkan “paket” solusi all-in dengan syarat fee agar nilai pajak ditekan. Angka pajak yang semula Rp75 miliar dipangkas menjadi Rp15,7 miliar, turun sekitar 80 persen.

Guna memenuhi “kesepakatan”, PT WP diduga menyiapkan dana melalui kontrak fiktif jasa konsultan. Manuver inilah yang kemudian terendus dan disergap lewat OTT, dengan penyitaan uang sekitar Rp6,38 miliar.

Jika bukti mengalir ke Pulau Obi, eskalasi penindakan KPK diperkirakan melebar, dan nama pejabat daerah bisa masuk radar.

inhnws.