Dari Diskon Listrik hingga Sekolah Rakyat, APBN 2025 Didorong Lebih Inklusif
JAKARTA, Nawacita – Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi nasional sepanjang 2025 di tengah tekanan global dan transisi pemerintahan. Menteri Keuangan RI, Purbaya Budi Sadewa, menyampaikan bahwa APBN 2025 mampu menjadi instrumen penyangga ekonomi sekaligus penggerak pembangunan inklusif.
Dalam Konferensi Pers APBN Kita: Kinerja dan Fakta di Kementerian Keuangan, Kamis (8/1/2025), Purbaya menjelaskan APBN 2025 merupakan APBN pertama era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meski disusun pada periode sebelumnya.
“Fokus utama diarahkan pada penguatan daya beli masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, serta ketahanan pangan dan ekonomi desa,” papar Purbaya.
Sejumlah stimulus digelontorkan secara bertahap sepanjang 2025. Pada kuartal I, pemerintah mengalokasikan Rp33 triliun untuk diskon listrik 50 persen. Disusul paket stimulus kuartal II sebesar Rp24 triliun, kuartal III Rp15,6 triliun, hingga kuartal IV Rp37,4 triliun yang mencakup bantuan langsung, program magang, serta diskon transportasi dan tiket libur akhir tahun.
Baca Juga: Menkeu: Stimulus Konsumsi Jadi Kunci Indonesia Lolos Tekanan Perang Dagang Global
Di sektor pendidikan, pemerintah meluncurkan Program Sekolah Rakyat (SR) untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas bagi anak keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Hingga akhir 2025, sebanyak 166 Sekolah Rakyat beroperasi dengan lebih dari 15 ribu siswa dan dukungan ribuan tenaga pendidik,” Jelas Purbaya.
Selain itu, Program Sekolah Unggul Garuda (SUG) dan revitalisasi ribuan sekolah dan madrasah terus dipercepat guna menyiapkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Ia mengungkapkan bawah pemerintah juga menaruh perhatian besar pada ketahanan pangan. Realisasi anggaran mencapai Rp143,9 triliun atau hampir 100 persen, mencakup subsidi pupuk, cetak sawah, pembangunan irigasi dan bendungan, hingga bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat.
“Stok cadangan beras Bulog pun tercatat aman di angka 3,3 juta ton,” tambah Purbaya.
Sementara itu, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM didorong melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi bunga yang menjangkau 4,6 juta debitur. Digitalisasi koperasi, penguatan wirausaha, serta revitalisasi sentra industri kecil menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi rakyat.
“APBN hadir sebagai shock absorber sekaligus akselerator pembangunan. Respons kebijakan yang cepat dan terukur menjadi kunci menjaga stabilitas dan kepercayaan publik,” tegas Purbaya.
Dengan defisit APBN yang tetap terkendali di kisaran 2,92 persen PDB, pemerintah optimistis fondasi ekonomi nasional tetap kokoh menghadapi tantangan global ke depan.
(Al)
