Pemprov Kaltim Lakukan Mitigasi Insiden Kecelakaan di Sungai Mahakam
Samarinda, Nawacita | Pemprov Kaltim menggelar Rapat Terpadu Terkait Pengolongan Alur Sungai Mahakam di Jembatan Mahakam Ulu Samarinda, di ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/1/2026).
Rapat yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum), Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji diikuti Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud beserta jajaran, Kapolda Kaltim Irjen Polisi Endar Priantoro, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Dr Supardi, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni beserta kepala perangkat daerah terkait, KSOP Samarinda, Pelindo Regional IV Samarinda dan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Samarinda.
Rapat ini menindaklanjuti insiden penabrakan fender Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) yang terjadi dua kali dalam kurun waktu dua minggu, yaitu pada 23 Desember 2025 dan yang terbaru pada 3 Januari 2026. Insiden ini menyebabkan hilangnya struktur bangunan fender yang dapat membahayakan struktur jembatan karena tidak adanya lagi bangunan pelindung jembatan dari tabrakan dengan kapal.
“Seringkali insiden pada aset daerah khususnya jembatan yang ditabrak oleh kapal tongkang, seperti yang baru terjadi pada tanggal 3 Januari 2026 kemarin. Bahkan insiden penabrakan Jembatan Mahulu juga terjadi dua minggu lalu, tepatnya pada 23 Desember 2025. Kita semua harus mitigasi semuanya. Kita bersama-sama merembukkan untuk memperbaiki tata kelola alur pengolongan jembatan di sungai Mahakam, baik itu Jembatan Mahulu, Jembatan Mahkota, Jembatan Kutai Kartanegara maupun Jembatan Kembar kita yang ada di Samarinda,” ungkap Harum kepada awak media.
Baca Juga: Pemprov Kaltim-Badan Bank Tanah Teken Kerja Sama Pengelolaan Tanah Negara
Untuk memitigasi insiden di perairan Mahakam, Harum mengatakan perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar internasional berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran, khususnya di bawah jembatan. Mengingat tingginya volume kendaraan yang melintas di jembatan yang melibatkan masyarakat, baik untuk aktivitas perorangan maupun perusahaan penggerak perekonomian.
“Jadi kami minta kepada KSOP selaku regulator dan Pelindo selaku operator agar selama belum ada fender tidak ada kegiatan pelayaran yang melintas di bawah Jembatan Mahulu. Jika memang tetap ada kegiatan pelayaran maka harus ada assist ataupun escort untuk pengolongan di Jembatan Mahulu,” jelas Harum.
“Ini lebih dari segalanya, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat. Kami tidak ingin menghambat kegiatan perekonomian tapi paling penting adalah keselamatan masyarakat. Kita mitigasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Harum mengatakan Pemprov Kaltim akan membangun pelabuhan tambat kapal-kapal tongkang di Sungai Mahakam untuk penertiban lalu lintas pelayaran di sungai yang menjadi urat nadi perekonomian Benua Etam ini.
“Kita mengatur kapal-kapal tambat yang memenuhi perairan Sungai Mahakam, mula dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari yang bermuatan maupun yang kosong. Kita akan ada rapat lanjutan, nanti secara teknis antara KSOP dengan teman-teman Dinas Perhubungan, Dinas PUPR dan Distrik Navigasi untuk membangun rest area untuk kapal-kapal tongkang itu berlabuh. Jadi tidak mengganggu alur pelayaran yang ada di Sungai Mahakam,” pungkasnya. kltmprv
