Walikota Surabaya Imbau Warga Gunakan Pembayaran Non-Tunai Parkir, Adukan Jika Ada Intimidasi
SURABAYA, Nawacita – Pemerintah Kota Surabaya mengimbau warga untuk menggunakan pembayaran non-tunai saat melakukan transaksi parkir guna mencegah pungutan liar dan praktik pemaksaan oleh oknum juru parkir. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa warga tetap memiliki hak untuk memilih metode pembayaran, baik tunai maupun non-tunai.
“Saya mohon warga Surabaya, kalau membayar itu saya imbau untuk non-tunai. Agar tidak ada lagi kejadian warga mau bayar tunai tapi dipaksa membayar lebih, seperti sepuluh ribu rupiah. Itu tidak boleh,” tegas Eri, Sabtu (3/1/2026).
Penggunaan metode non tunai diharapkan dapat memberikan rasa nyaman kepada semua pihak, baik masyarakat, pemilik usaha, maupun jukir. Walikota Eri menghimbau agar masyarakat menggunakan metode non tunai untuk mencegah adanya permasalahan terkait tarif parkir.
Baca Juga: Mulai Februari 2026, Pembayaran Parkir di Surabaya Gunakan e-Toll dan QRIS
“Itu agar ada kepercayaan dan kejujuran, agar masyarakat tidak merasa satu nyalahkan jukir, yang ini menyalahkan pemilik usaha. Maka kejujuran itu kita buka, transparansi itu kita buka dengan menggunakan non-tunai,” ucapnya.
“Kalau sudah ada non tunai, ini tergantung warga Surabaya, gak mungkin ada yang melanggar meminta di atas harga karcis kalau dia bayarnya non-tunai,” imbuhnya.
Meski demikian, Eri menekankan bahwa pembayaran tunai tetap diperbolehkan karena tidak boleh menolak penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, ia memastikan bahwa warga harus diberikan pilihan untuk membayar secara non-tunai tanpa intimidasi.
“Kalau warga membayar non-tunai dan ternyata masih ada yang menolak, tidak memperbolehkan, atau bahkan mengintimidasi, tolong laporkan ke Satgas Anti Preman. Langsung kita tindak, kita ganti, dan kita copot,” ujarnya.
Eri menjelaskan, kebijakan pembayaran non-tunai di sektor parkir sebenarnya sudah mulai berjalan. Seluruh pengelola parkir yang masuk dalam pajak parkir juga telah diminta untuk menyediakan sistem pembayaran non-tunai.
“Parkir semuanya kita imbau non-tunai, meskipun tetap bisa bayar tunai. Ini agar tidak ada fitnah dan tidak ada persoalan di kemudian hari,” jelasnya.
Menurutnya, penerapan sistem non-tunai juga akan memudahkan pemerintah dalam memantau jumlah kendaraan yang masuk dan keluar, sehingga dapat meminimalisasi konflik terkait setoran parkir. Sistem ini telah diterapkan di sejumlah pusat perbelanjaan seperti Tunjungan Plaza dan Galaxy Mall.
“Dengan non-tunai kita bisa tahu jumlah kendaraan yang masuk berapa, supaya tidak berantem karena masalah jumlah. Ini sesuatu yang baru kita mulai di tahun 2026,” kata Eri.
Ia pun berharap, ke depan warga Surabaya semakin terbiasa menggunakan pembayaran non-tunai, namun tetap difasilitasi dengan pilihan pembayaran tunai.
“Intinya semuanya kita siapkan. Ada non-tunai, ada tunai. Warga punya pilihan,” pungkasnya.
Reporter : Rovallgio
