Pemkot Surabaya Matangkan Usulan Pembangunan Rusun ke Kementerian PUPR

SURABAYA, Nawacita – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mematangkan rencana pengajuan pembangunan rumah susun (rusun) kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa pemkot telah menyiapkan lahan dan segera menyampaikan detail usulan tersebut kepada kementerian.

“Rusun ini memang kita usulkan ke kementerian untuk bisa dikerjakan oleh Kementerian. Karena pemerintah kota menyediakan tanahnya, kemudian disampaikan ke Kementerian PU yang nantinya membangun,” ucap Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, Jumat (12/12/2025).

Eri menjelaskan, survei awal sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya untuk memastikan kelayakan lokasi sebelum masuk ke tahap berikutnya. Usulan lokasi tersebut juga nantinya akan disampaikan dan rencana ini akan terus dibahas bersama Kementerian PUPR agar dapat direalisasikan mulai tahun 2026.

“Kemarin survei sampai sejauh itu dulu, sambil nanti kita menyampaikan usulan tanah ke Kementerian PU sekaligus menerima arahan dari mereka. Hasilnya ini baru melihat-lihat awal. Kita masuk ke 2026 ya,” jelasnya.

Baca Juga: Luar Biasa, Pemkot Surabaya Sabet Penghargaan Adiwiyata Terbanyak se-Indonesia

Terkait konsep rusun yang akan dibangun, Eri menegaskan bahwa pemkot masih mengkaji apakah akan menggunakan skema rumah susun sewa (rusunawa) atau rumah susun milik (rusunami). Menurutnya, setiap skema memiliki konsekuensi berbeda, terutama dari sisi pengelolaan dan beban pemerintah.

“Terkait rusun ini kita harus benar-benar menghitung nanti bentuknya seperti apa. Kalau rusunawa, maka bebannya ada di pemerintah, termasuk siapa yang masuk dan pemeliharaannya,” katanya.

Eri juga menyoroti kondisi beberapa rusunawa yang saat ini dinilai kurang terawat. Ia menegaskan bahwa aturan yang lebih tegas diperlukan agar masalah serupa tidak terulang.

“Kalau rusunawa yang kita punya sekarang, lihat semuanya tidak karuan-karuan, karena mereka tidak mau merawat. Kalau tidak mau merawat, ya jadinya seperti itu, tidak teratur,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa sejumlah fasilitas dapat menjadi beban pemkot apabila proyek ini nantinya menggunakan skema rusunawa. Karena itu, keputusan final mengenai skema harus melalui analisis mendalam. Untuk skema rusunami, Eri menyebut bahwa hunian dapat diakses lebih luas oleh masyarakat dengan pendapatan tertentu, berbeda dengan rusunawa yang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kalau rusunami ini bisa bagi warga siapapun. Konsepnya adalah untuk yang pendapatannya 3 sampai 10 juta bisa kita tempatkan di sana,” jelasnya.

Ia menambahkan, dengan skema rusunami, penghuni memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan, termasuk kebersihan fasilitas dan saluran air.

“Sehingga mereka melakukan perawatan, penjagaan, kebersihan toiletnya, hingga saluran-saluran pipanya harus dijaga. Kalau rusunawa, full pemerintah kota,” pungkasnya.

Reporter : Rovallgio