Pemerintah Gelontorkan Rp51 Triliun untuk Pulihkan Pembangunan di Sumatera Pasca Bencana
Bandung, Nawacita – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Kementerian PUPR berencana untuk menggelontorkan Rp 51 triliun untuk memulihkan kembali pembangunan pasca bencana banjir dan longsor yang menimpa beberapa wilayah di Pulau Sumatera.
Bencana tersebut mengakibatkan dampak yang sangat parah di tiga provinsi / yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, meskipun data final masih menunggu identifikasi, Kementerian PU telah melakukan penghitungan awal biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan umum saja, belum termasuk perumahan.
“Tapi dari Kementerian PU sudah melakukan penghitungan awal sekitar Rp51 triliun. Itu hanya untuk pekerjaan umum. Belum perumahan. Perumahan sedang dihitung karena menghitung atau mengidentifikasi tadi klasifikasi rusaknya seperti apa gitu ya,” kata AHY saat dikonfirmasi di Bandung, Jumat (12/12/2025).
Ia menjelaskan, secara spesifik Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah yang paling terdampak dengan banyaknya akses jalan yang terputus dan jembatan yang hancur.
Baca Juga: Tinjau Langsung Aceh Tamiang, Menko AHY Petakan Kerusakan Infrastruktur dan Salurkan Bantuan
“Ya, jadi saya 2 hari yang lalu baru kembali bersama tim dari daerah bencana khususnya kami kemarin jalan darat dari Medan kurang lebih hampir 4 jam tembus ke Aceh Tamiang. Dan yang terakhir memang Aceh Tamiang ini salah satu yang yang paling terdampak. Bisa dilihat langsung kemarin masih banyak keterbatasan akses dan ini berlaku di tiga provinsi,” jelas dia.
Menghadapi keterbatasan akses, pemerintah melalui kementerian pekerjaan umum fokus pada perbaikan jalan yang terputus. Mengingat pembangunan jalan dan jembatan permanen memerlukan waktu berbulan-bulan, fokus utama saat ini adalah langkah temporer.
“Fokus utama sama kita memperbaiki jalan. Yang putus kalau bisa segera disambung kembali walaupun secara temporer. Karena kalau untuk membangun jembatan atau jalan yang permanen seperti sedia kala bahkan lebih kuat dan lebih punya daya tahan lagi butuh waktu,” ucap AHY.
“Itu langkah cepat yang kami lakukan menggelar alat berat sebanyak-banyaknya secepat-cepatnya untuk menjangkau atau titik-titik longsor, dibersihkan, titik-titik putus, termasuk kami berupaya juga ada jembatan-jembatan perintis yang sangat dibutuhkan untuk mendorong logistik,” tambah dia.
Terlebih, akses yang pulih dapat mempermudah distribusi bantuan kemanusiaan seperti sembako, obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari agar mudah dijangkau oleh korban.
Baca Juga: Menko AHY Prediksi Anggaran Bencana di Sumatera Butuh Rp50 Triliun Lebih
“Karena begini teman-teman, ketika katakanlah bantuan siap, bantuan kemanusiaan apakah itu sembako, alat-alat medis, obat-obatan, termasuk yang lain-lain kebutuhan sehari-hari itu sudah siap dikirim tetapi kalau ruas jalan nya aksesnya masih terputus, maka sulit,” jelas AHY.
Selain infrastruktur jalan, masalah krusial lain adalah kerusakan pada rumah-rumah warga dengan klasifikasi dari rusak ringan hingga hilang atau hanyut.
“Yang kedua terkait dengan perumahan. Jadi rumah-rumah warga memang banyak yang rusak dan hancur. Jadi kategorinya rusak ringan, rusak berat, rusak rusak sedang, rusak berat dan juga hanyut atau hilang. Tapi lebih banyak yang saya lihat kemarin di Tamiang itu rusak berat,” tutur dia.
Pemerintah sendiri segera mengadakan rapat koordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan BNPB untuk segera melakukan mapping dan identifikasi kerusakan secara detail.
“Kami rapat koordinasi bersama teman-teman BNPB juga untuk segera mapping identifikasi secara lebih detail. Walaupun sebetulnya untuk infrastruktur itu lebih dikedepankan nanti setelah selesai masa tanggap darurat bencana. Di masa rehabilitasi dan rekonstruksi di situlah baru peran infrastruktur sangat dominan,” tandas AHY.
Reporter: Niko
