Sederet Langkah Pemprov Jabar Bidik APBD 2026 Rp30,1 Triliun
BANDUNG, Nawacita – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal melakukan sederet rencana strategis guna mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp30,1 triliun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar akan melakukan perombakan internal dengan menggabungkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menciptakan postur kelembagaan yang lebih ramping dan ideal.
Selain itu, pihaknya juga akan mengambil alih pengelolaan langsung aset-aset strategis daerah dan melakukan negosiasi ulang terhadap berbagai lembaga bisnis yang selama ini memanfaatkan aset Pemprov.
Hal tersebut juga bakal didukung dengan penguatan lobi ke Pemerintah Pusat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan stimulus dan dana transfer yang dinilai lebih proporsional, mengingat peran vital Jabar dalam peta nasional.
“Stimulus dana khusus dari pusat itu wajib bagi Jabar karena dengan jumlah penduduk besar, Jabar menjadi penentu keberhasilan nasional,” tegas Dedi Mulyadi dalam keterangan resmi yang diterima Nawacita, Jumat (28/11/2025).
Baca Juga: Dedi Mulyadi Akui Angka PHK Jabar Tinggi, Investasi Baru Digadang Jadi Penyeimbang
Dedi juga menyebut bahwa lobi ini termasuk upaya negosiasi terkait pemotongan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp600 miliar per tahun, yang sangat merugikan kas daerah.
Pendapatan yang berhasil dihimpun dalam APBD 2026 akan diprioritaskan untuk sejumlah kebutuhan dasar masyarakat. Anggaran fokus mencakup sektor infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, sosial, hingga penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU), dan pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu.
Lebih lanjut, ia memaparkan rincian alokasi utama tersebut diantaranya adalah anggaran infrastruktur jalan mencapai Rp4,8 triliun, pembangunan unit sekolah baru (USB) sebesar Rp500 miliar anggaran untuk PJU sebesar Rp473 miliar dan pemasangan listrik gratis bagi masyarakat miskin dialokasikan Rp78 miliar.
Disisi lain, Untuk mengatasi kemacetan parah yang terjadi di beberapa wilayah satelit dan penyangga ibu kota, Pemprov Jabar telah menetapkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas diantaranya pembangunan mendesak jembatan layang Bulak Kapal di Bekasi, pembangunan jembatan di atas jalan nasional untuk mengatasi efek bottleneck di Karawang Barat, pembangunan underpass Gatot Subroto di Cimahi, pembebasan lahan untuk akses pembangunan stasiun KA cepat di Kota Baru Parahyangan Bandung Barat.
Selain itu, ada juga proyek pembangunan jalur Puncak 2 di Bogor serta pembiayaan proyek-proyek vital ini akan menggunakan skema multi-year atau tahun jamak, mencakup periode anggaran 2026-2027.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Jabar juga akan fokus pada pembangunan langsung jalan desa menggunakan material beton mulai tahun 2026. Proyek ini akan dilaksanakan dengan sistem swakelola, memberdayakan tenaga masyarakat desa.
Tujuannya guna memastikan kualitas dan sekaligus memperkuat ekonomi lokal serta membuka lapangan kerja di tingkat desa.
“Ini akan kita lakukan mulai 2026, membangun langsung jalan beton dengan sistem swakelola,” tegas dia.
(Niko)
