Bandung, Nawacita.co – Walikota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa pihaknya telah memasukkan anggaran pengolahan sampah ke dalam daftar anggaran prioritas dalam APBD Kota Bandung Tahun 2026.
Menurutnya, anggaran pengolahan sampah menjadi prioritas kedua setelah anggaran infrastruktur dasar.
“Prioritas pertama adalah infrastruktur dasar. Prioritas kedua sampah,” tegas Farhan saat dikonfirmasi, Sabtu (29/11/2025).
Selain dua prioritas tersebut, pihaknya juga telah memasukan anggaran layanan dasar dan administrasi kependudukan ke dalam anggaran prioritas.
“Prioritas ketiga layanan-layanan dasar yang harus diperbaiki. Kami juga akan memberikan perhatian khusus untuk adminduk agar bisa lebih sempurna,” jelasnya.
Farhan menjelaskan bahwa daftar anggaran prioritas itu sudah selaras dengan pengesahan APBD 2026.
Tujuannya, membuka jalan bagi pemkot untuk segera menjalankan berbagai program strategis.
“Hasilnya paripurna hari ini adalah penetapan Raperda untuk 2026 sekaligus penetapan Perda APBD 2026. Mudah-mudahan kita bisa segera melaksanakannya dengan sebaik-baiknya,” paparnya.
Apalagi, langkah tersebut bakal didukung oleh kondisi keuangan daerah tahun depan yang diperkirakan relatif terkendali.
Meskipun, terdapat sedikit penurunan nilai APBD dibandingkan rencana awal.
“Tidak ada yang krusial. Sebetulnya bagus sekali karena SILPA kita tidak besar, hanya sekitar Rp300-an miliar. Jadi mudah-mudahan bisa kita optimalkan untuk program pelayanan,” kata Farhan.
Ia memastikan Pemkot Bandung akan memperkuat pendapatan daerah.
“APBD itu tadinya kita ingin naik ke 8,6 (triliun) tapi gagal. Jadi totalnya sekitar 7,4, ada turun sedikit. Tapi tahun depan kita akan push untuk menggali potensi PAD supaya tahun 2027 bisa kembali ke 8,” tandas Farhan.
Di sisi lain, Farhan memastikan Pemkot Bandung akan mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah, termasuk PB1.
“PB1 ini akan kita push. Itu sebabnya kami terus mendorong event-event besar di Kota Bandung. Event besar bisa mengcover beberapa program yang dibatalkan karena efisiensi pemerintah,” pungkasnya.
Reporter : Niko Prayoga
