Bandung, Nawacita.co – Forum Mahasiswa Bandung (FMB) memberikan sorotan tajam terhadap kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Bandung yang saat ini tengah didalami oleh Kejari.
Koordinator FMB, Ali Zakiyudin mengungkapkan bahwa pihaknya menduga ada kejanggalan dalam proses pendalaman kasus tersebut.
Pasalnya, sudah ada sekitar 67 saksi yang diperiksa oleh Kejari Kota Bandung tapi pemeriksaan terhadap otoritas tertinggi atau Walikota Bandung tak kunjung dilakukan.
“Ketika 67 saksi sudah diperiksa, wajar publik bertanya mengapa pemegang otoritas tertinggi belum dimintai keterangan,” kata Ali saat dikonfirmasi, Sabtu (29/11/2025).
Menurutnya, jumlah saksi yang telah diperiksa sudah jauh melampaui ekspektasi awal dan menunjukkan betapa luasnya area yang tengah dibedah oleh penyidik.
Dari mulai pejabat struktural, pihak swasta, hingga mereka yang dinilai memiliki akses ke lingkar kekuasaan satu per satu telah masuk ke ruang pemeriksaan.
Namun nama Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, belum masuk daftar pihak yang diperiksa.
“Pemeriksaan terhadap Walikota bukan soal menuduh, melainkan langkah krusial untuk memetakan alur kewenangan secara lengkap. Dalam sistem birokrasi, kepala daerah adalah titik paling strategis dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pengawasan anggaran dan penugasan pejabat,” tegas Ali.
Ia menjelaskan pemanggilan tampuk tertinggi pemerintahan Kota Bandung itu harus segera dilakukan. Mengingat berbagai dugaan yang beredar di tengah publik terkait kasus ini yang tidak kunjung usai.
Baca Juga: Pemkot Bandung Dukung Upaya Penegakan Hukum untuk Empat Tersangka Korupsi Dana Hibah Pramuka
Seperti, pengkondisian proyek pengadaan triseda, proyek di Dinas Lingkungan Hidup, dugaan monopoli event-event besar Kota Bandung, fasilitasi keberangkatan umroh, hingga kabar mengenai proses sebelum pelantikan ASN dipanggil terlebih dahulu ke Pendopo Kota Bandung yang dihadiri oleh beberapa politisi dan orang terdekat Farhan.
Ali menekankan bahwa seluruh informasi tersebut adalah dugaan publik yang membutuhkan klarifikasi resmi, bukan kesimpulan.
Justru karena itulah, menurutnya, kepala daerah perlu memberi penjelasan agar situasi tidak makin liar.
Ali menilai, penjelasan terbuka dari Walikota diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kota.
Transparansi diperlukan agar proses hukum tidak menyisakan ruang spekulasi.
“Kami berharap Walikota muncul dan menjelaskan situasi ini. Jika dugaan-dugaan itu tidak benar, klarifikasi adalah cara paling elegan menghentikan isu,” katanya.
Ali mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang menyiapkan langkah internal organisasi sebagai respons terhadap perkembangan penyidikan.
Langkah tersebut, merupakan ruang evaluasi publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Reporter : Niko Prayoga
