Menimbang Amal dan Dosa, Cara Negara Menilai Soeharto sebagai Pahlawan
Surabaya, Nawacita.co – Di tengah riuh pro dan kontra gelar Pahlawan yang sematkan kepada Soeharto, akademisi sejarah Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Sumarno, menegaskan bahwa gelar itu tidak dimaksudkan untuk menghapus masa kelam atau merevisi sejarah, melainkan mengakui jasa yang dinilai melampaui kekurangannya.
Sumarno yang juga Sekretaris Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Jawa Timur, menyebut proses pengajuan Soeharto berada dalam jalur panjang dan ketat.
“Gelar pahlawan tidak diberikan karena kesempurnaan. Semua tokoh punya sisi terang dan gelap. Yang dinilai adalah kontribusinya bagi bangsa,” katanya Senin (24/11/2024).
Ia menjelaskan, pemerintah menggunakan standar jelas sebagaimana diatur undang-undang: riwayat perjuangan, nilai kepahlawanan, kontribusi pada negara, serta kesetiaan pada Pancasila dan NKRI.
Baca Juga: Pengalaman “KKN Versi Siswa”: LCAS UNESA Libatkan 90 Peserta dalam Pengabdian Internasional
Karena itu, daftar pahlawan tahun ini hadir dari spektrum yang luas—militer, tokoh perempuan, ulama, hingga aktivis buruh seperti Marsinah yang usulannya juga dipandu Sumarno dalam sidang TP2GD.
Meski demikian, nama Soeharto tetap memecah opini. Di satu sisi ia dipandang sebagai simbol stabilitas dan pembangunan, terutama melalui program-program yang menjadi rujukan riset ekonomi internasional seperti SD Inpres.
Di sisi lain, ia juga dianggap sebagai wajah otoritarianisme era Orde Baru.
Bagi Sumarno, perbedaan itu wajar. “Kontroversi bukan soal fakta, tetapi cara melihatnya. Sejarawan, ideolog, dan korban punya sudut pandang berbeda. Tugas negara adalah mencari titik objektif,” jelasnya.
Baca Juga: Gus Dur, Soeharto hingga Marsinah Diusulkan Mensos ke Dewan Gelar jadi Pahlawan Nasional
Menurutnya, keputusan tahun ini justru membuka babak baru pendidikan sejarah Indonesia bukan untuk memuliakan atau membenci masa lalu, melainkan memahaminya dengan jernih.
“Sejarah bukan ruang menghakimi. Kita boleh mengkritik, tetapi juga harus belajar,” pesannya.
Sumarno mengakui bahwa pengangkatan Soeharto bersama sembilan tokoh lainnya mengguncang ingatan kolektif bangsa. Ada yang bersyukur, ada yang kembali merasakan luka. Namun perbedaan itu, kata dia, adalah bagian dari proses bangsa menatap sejarah secara utuh.
“Kita boleh memaafkan, tapi tidak harus melupakan. Yang penting, kita terus berjalan sebagai bangsa yang satu. Perdebatan ini bukan gaduh semata, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia mencari dirinya sendiri,” tutup Sumarno.
Reporter: Alus
