Demi Pelayanan Publik, Bus Trans Jateng Tidak untuk Kepentingan Bisnis
Semarang, Nawacita | Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyatakan, Bus Trans Jateng yang dikelola oleh pemerintahannya tidak untuk kepentingan bisnis, meskipun rencananya akan diterapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).
“Nafasnya transportasi umum itu tidak boleh bisnis, karena itu kan pelayanan. Coba nanti pertimbangkan lagi. Prinsipnya saya setuju (Trans Jateng dikelola secara BLUD),” kata Luthfi, saat menerima jajaran Dinas Perhubungan Jateng di kantornya, Jumat (21/11/2025).
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Arif Djatmiko menyampaikan, pihaknya terus meningkatkan pengelolaan Trans Jateng di wilayahnya. Apalagi, perkembangan Trans Jateng sejak 2017 hingga 2025 menunjukkan tren positif.
Baca Juga: Jateng Mulai Terapkan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi
“Tahun kemarin (2024) saja sudah ada 9,5 juta penumpang. Artinya, masyarakat Jawa Tengah yang terlayani semakin banyak,” jelasnya.
Rencananaya, lanjut Arif, Bus Trans Jateng akan diintegrasikan dengan moda transportasi lain. Seperti dengan angkutan subregional, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.
“Jadi, bukan menambah armada Trans Jateng, melainkan menggandeng layanan eksisting milik kabupaten/kota dan pedesaan, agar terintegrasi dalam satu sistem,” jelasnya.
Arif menargetkan, pada 2027, integrasi layanan transportasi bisa menjangkau seluruh jenjang, mulai dari subregional hingga desa. Dengan pendekatan itu, jumlah masyarakat yang terlayani diproyeksikan meningkat secara signifikan.
“Subregionalnya jalan, kotanya terhubung, kabupatennya terintegrasi, dan desa-desanya ikut tersambung,” ujarnya. jtgprv
