Empat Otoritas Keuangan Jatim Perkuat Sinergi untuk Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi 2025

Surabaya, Nawacita.co – Empat otoritas keuangan dan ekonomi di Jawa Timur—LPS II, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jatim—menggelar

Temu Media sebagai wadah pemaparan kinerja, kebijakan, dan strategi lintas lembaga untuk memperkuat stabilitas keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Forum ini mengusung tema penguatan sinergi untuk menjaga stabilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mendorong pemerataan pembangunan.

Kepala Perwakilan BI Jatim, Ibrahim, menyampaikan tiga fokus utama pemaparan, yakni perkembangan ekonomi global dan nasional, kondisi ekonomi Jawa Timur, serta isu strategis daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Baca Juga :  Bank Indonesia Dorong Investasi Manufaktur Berkelanjutan Lewat Diseminasi Kajian Ekonomi Jawa

“Ekonomi Jawa Timur pada Triwulan III 2025 tumbuh 5,22% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya 5,23%. Konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong permintaan, sementara konstruksi, pertanian, jasa pendidikan, serta informasi dan komunikasi menopang dari sisi penawaran,” ujar Ibrahim, Selasa (18/11).

Inflasi Oktober 2025 tercatat 2,69% (yoy) dan masih berada dalam sasaran 2,5±1%. Komoditas emas perhiasan, beras, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah menjadi penyumbang utama inflasi. Ibrahim menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sebagai langkah antisipasi, BI bersama Pemprov Jatim akan menggelar High Level Meeting TPID pada 25 November 2025 yang dikolaborasikan dengan rapat TP2DD dan TP2ED. “Tujuannya memperkuat ketahanan pangan, stabilisasi harga, dan percepatan digitalisasi,” terang Ibrahim. BI juga tengah mempersiapkan Pertemuan Tahunan BI (PTBI) pada 28 November 2025 di Surabaya.

Baca Juga : OJK Jatim Gandeng Media, Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan

Kepala OJK Jatim, Yunita Linda Sari, memaparkan bahwa sektor jasa keuangan di Jawa Timur menunjukkan kinerja positif. Hingga September 2025, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 4,81% (yoy), sedangkan penyaluran kredit naik 3,58% (yoy), terutama disokong sektor rumah tangga, perdagangan, dan industri pengolahan.

“Pemerataan akses pembiayaan terus membaik di wilayah dengan kontribusi PDRB rendah. Kredit UMKM tetap menjadi prioritas dengan porsi 37,75%,  Implementasi POJK 19/2025 disebut mampu memperluas akses pembiayaan UMKM secara lebih mudah dan terjangkau,” imbuhnya

Aktivitas pasar modal juga meningkat, dengan net buy mencapai Rp7,75 triliun dan pendanaan securities crowdfunding melonjak 63,56%. Jumlah investor naik 22%.

Program edukasi masyarakat terus diperluas. Dari 2024 hingga Oktober 2025, OJK Jatim telah melaksanakan 3.192 kegiatan literasi dengan peserta lebih dari 803 ribu orang. Program unggulan seperti LAKU PANDAI, SIMPEL/KEJAR, dan KPMR terus berkembang.

Di sisi perlindungan konsumen, OJK menerima 169 pengaduan dan menangani lebih dari 39 ribu layanan SLIK. Melalui Indonesia Anti Scam Center (IASC), OJK turut memblokir 93.819 rekening terkait kejahatan keuangan dengan dana beku Rp376,5 miliar.

Kepala LPS II, Bambang S. Hidayat, memaparkan bahwa sepanjang 2024–2025 terdapat 26 BPR/S yang masuk penanganan LPS. Dari jumlah tersebut, 23 dilikuidasi, satu diselamatkan melalui skema bail-in, dan dua masih proses. Pada 2025, satu BPR di Jawa Timur dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

“Cakupan penjaminan simpanan tetap tinggi: 99,94% rekening bank umum dan 99,97% rekening BPR/S,” ujarnya.

Per September 2025, LPS menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) menjadi 3,50% di bank umum dan 6% di BPR. Meski begitu, sekitar 32% nasabah masih menerima bunga di atas TBP. LPS juga mencatat masih ada 51 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening simpanan, sehingga literasi keuangan perlu terus diperluas.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim, Dudung Rudi Hendratna, menyampaikan realisasi pendapatan negara hingga Triwulan III 2025 mencapai Rp180,63 triliun atau 63,88% dari target. Penerimaan perpajakan mencapai Rp173,93 triliun, didominasi sektor industri pengolahan. PNBP mencapai Rp6,7 triliun atau 123,11% dari target.

Belanja negara terealisasi Rp92,09 triliun atau 72,97% dari pagu. Dana Bagi Hasil (DBH) tumbuh 24,30% seiring kenaikan harga minyak dunia.

Kepala Kanwil DJPb Jatim, Saiful Islam, menambahkan bahwa realisasi anggaran kesehatan mencapai Rp612,78 miliar, pendidikan Rp8,24 triliun, dan infrastruktur Rp589,99 miliar.

“Program Makan Bergizi Gratis di Jatim merupakan salah satu yang tertinggi nasional dengan 5,26 juta penerima manfaat,” jelasnya.

Program ini melibatkan 2.942 pemasok, mayoritas UMKM, serta lebih dari 70 ribu petugas pelaksana.

Temu Media ini menegaskan kuatnya sinergi antarotoritas keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, mendorong pemerataan pembangunan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menuju ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.